SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Tenaga Kependidikan;
4. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar (TK/SD);
5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMP/ SMA/ dan SMK);
6. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal ;
7. Kelompok jabatan fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
9. Dinas Pendidikan adalah sebagai unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten baik yang bersifat wajib maupun pilihan.
10. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
11. Sekretariat dan  bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah  dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
12. Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
13. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada kepala dinas.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. 1. Dinas  Pendidikan  mempunyai tugas pokok  membantu bupati dalam     merumuskan   kebijakan,  melaksanakan    koordinasi,

perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi meliputi :

1. penyiapan perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten meliputi    kelembagaan,   pemberdayaan   dan  sarana  prasarana pendidikan;
2. pelaksanaan peningkatan pemerataan dan perluasan  akses memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),        pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar          biasa, melalui pendidikan formal atau nonformal ;
3. pelaksanaan    pengelolaan   dan   penyelenggaraan      pendidikan  bermutu berbasis kompetensi dan teknologi   pada   pendidikan   anak   usia   dini, pendidikan dasar,     pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
4. pelaksanaan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan;
5. pelaksanaan pembinaan, implemenasi dan pengawasan  pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
6. pelaksanaan penilaian kinerja sekolah, akreditasi, pendidikan formal dan nonformal;
7. pelaksanaan pembinaan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk melaksanakan layanan pendidikan yang bermutu ;
8. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
9. pelaksanaan pemberdayaan pengawas sekolah dalam     pembinaan, pengawasan dan sebagai konsultan sekolah;
10. pelaksanaan pemberian ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan       menengah, dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal;
11. pelaksanaan bimbingan/ asistensi, advokasi dan konsultasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan satuan pendidikan;
12. pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) pada nota persetujuan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan atas nama Pemerintah Kabupaten;
13. pelaksanaan kerjasama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan ;
14. pelaksanaan  evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan
15. pelaksanaan   monitoring,   evaluasi, dan pelaporan   program dan kegiatan .