Jember Kota Pandhalungan

Administrasi Kependudukan (UU no. 24/2014)

Resume-30-aprilAdministrasi kependudukan dinyatakan sebagai satu-satunya data kependudukan di Indonesia,ini tertuang dalam UU no.24 sebagai pengganti UU no.23. Alasan yang mendasari perbedaan UU no. 23 dengan UU no.24 yakni perbedaan masa berlaku KTP yang biasanya KTP berlaku selama 5 tahun sekarang KTP berlaku seumur hidup karena nomor induk kependudukan tidak dapat berubah seumur hidup, tidak adanya pungutan biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan, akte kelahiran yang dulu dibuat berdasarkan asas peristiwa dan akte kelahiran yang sekarang dapat dibuat berdasarkan domisili tempat tinggal dan keterlambatan akte diatas satu tahun dapat dibuat berdasarkan keputusan dari kepala dinas bukan dari keputusan pengadilan. Satu-satunya data yang diakui oleh negara yakni data kependudukan. Dalam UU no.23 dan UU no. 24 sanksi pidana dua tahun atau denda 25 juta akan diberikan kepada masyarakat yang menggadakan KTP.

Menurut peraturan bupati no. 2, pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi terpusat kepada kantor Dispenduk & penpil tetapi sudah disebar kepada masing-masing kecamatan guna untuk mendekatkan pelayan kepada masyarakat. Amanat UU nomor 24 pelayanan akte kelahiran dapat melalui perangkat desa. Disarankan kepada masyarakat agar membuat data kependudukan  melalui perangkat desa bukan melalui calo agar data yang dibuat tidak palsu. Sesuai denga SOP Dispenduk & Penpil untuk KTP hari kerjanya selama 14 hari dan untuk akta hari kerjanya selama 30 hari. Disamping mengutamakan kecepatan dan kemudahan Dispenduk & Penpil juga sangat mengutamakan ketepatan.Kematian yang terjadi di rumah sakit harus disertai dengan surat keterangan dari rumah sakit dan kepolisian untuk mendapatakan akte kelahiran untuk diserahkan langsung kepada perangkat desa. Petugas kecamatan sudah dibekali dengan pembinaan teknis. Bagi masyarakat kabupaten Jemberdiwajibkan untuk segera mengurusi administrasi  kependudukan dikarenakan pengurusan administrasi kependudukan tidak dikenakan biaya atau gratis. Dispenduk & Penpil menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan pemalsuan dokumen-dokumen kependudukan dan tidak mencoba untuk memalsukan dokumen kependudukan karena akan menjadi permasalahan hukum nantinya.

No Response

Comments are closed.