Administrasi Kependudukan (UU no. 24/2014)

2283 views

Resume-30-aprilAdministrasi kependudukan dinyatakan sebagai satu-satunya data kependudukan di Indonesia,ini tertuang dalam UU no.24 sebagai pengganti UU no.23. Alasan yang mendasari perbedaan UU no. 23 dengan UU no.24 yakni perbedaan masa berlaku KTP yang biasanya KTP berlaku selama 5 tahun sekarang KTP berlaku seumur hidup karena nomor induk kependudukan tidak dapat berubah seumur hidup, tidak adanya pungutan biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan, akte kelahiran yang dulu dibuat berdasarkan asas peristiwa dan akte kelahiran yang sekarang dapat dibuat berdasarkan domisili tempat tinggal dan keterlambatan akte diatas satu tahun dapat dibuat berdasarkan keputusan dari kepala dinas bukan dari keputusan pengadilan. Satu-satunya data yang diakui oleh negara yakni data kependudukan. Dalam UU no.23 dan UU no. 24 sanksi pidana dua tahun atau denda 25 juta akan diberikan kepada masyarakat yang menggadakan KTP.

Menurut peraturan bupati no. 2, pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi terpusat kepada kantor Dispenduk & penpil tetapi sudah disebar kepada masing-masing kecamatan guna untuk mendekatkan pelayan kepada masyarakat. Amanat UU nomor 24 pelayanan akte kelahiran dapat melalui perangkat desa. Disarankan kepada masyarakat agar membuat data kependudukan

No Response

Comments are closed.