Jember Kota Pandhalungan

BAPEMAS GELAR SARASEHAN SEHARI PENGUATAN LPMD/K

Keberadaan  lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga pemberdayaan  masyarakat Kelurahan (LPMD/K) adalah institusi yang sangat strategis adanya, guna mengakomodir segala kepentingan masyarakat desa dan kelurahan  mulai dari pola perencanaan, realisasi hingga evaluasi terhadap program yang  diraih atas kemajuan pembangunan desa.

Hal itu dilakukan bertujuan agar masyarakat desa  memiliki media  untuk menyalurkan segala aspirasi  agar mampu di akomodir  sekaligus sebagai saluran untuk aspirasi yang ingin di abdikan untuk kemajuan dan pembangunan desanya, demikian disampaikan kepala Bapemas  pemkab Jember Drs Eddy B Susilso Msi  pada acara sarasehan  sehari tentang penguatan LMPMD/K  di aula FISIP Unej, 24/9.

Tak hanya membahas tentang penguatan Lembaga pemberdayaan Desa, namun dalam saresehan tersebut juga dikukuhkan pengurus LPM dan KPM masa bakti 2013-2018, yang dikukuhkan oleh Ka Bapemas Jember, Edu B Susilo.

Di katakan Eddy bahwa di era  sekarang ini masyarakat lebih transparan, teliti dan lebih berani untuk menyuarakan aspiras terbuka, itu untutk itu persoalan penguatan LMPMD  adalah harus dilakukan penyegaran agar semangat membangun desa bisa dimulai dari semangatnya para anggota LMPD tersebut, tukasnya.

Lebih jauh Eddy menambahkan LPMD  merupakan lembaga yang duduk berdampingan den sekalgus sebagai mitra kerja kepala desa  untuk  merancang,  merumuskan segala bentuak pembangunan desa. Maka dari itu  dengan pola kerja sama yang mantap. “segala persoalan desa nantinya akan lebih dinamis menghadapi tantangan yang  semakin mengglobal,”  imbuhnya.

Ditambahkan oleh Edy, bahwa LPM tidak lagi hanya menjadi objek proyek bagi Kades, namun harus dijadikan subjek pembangunan di tingkat desa. Untuk itu, Edy juga ingin adanya perubahan mind set (pola pikir) di tingkat Pemerintahan Desa. “menjadi kewajiban kita bagaimana lembaga LPM bisa dikuatkan”, ungkapnya. Lebih lanjut juga dikatakan, bahwa LPM adalah mitra kerja Kepala Desa dalam rangka merumuskan pembangunan desa di masa datang. “jadi LPM itu jangan lagi di intervensi, namun harus diajak duduk bersama untuk merumuskan serta merencanakan pembangunan desa yang didasarkan pada penggalian potensi desa tersebut”, tegasnya.

Dalam Sarasehan ini juga, Edy mengusulkan agar LPM dan Desa harus menjadi satu kesatuan di Bapemas, sehingga dalam mengambil langkah koordinasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Termasuk, lanjutnya, dilakukannya Diklat Kepepimpinan bagi Kepala Desa sehingga ada satu kesatuan pola pikir, dan tidak sering terjadi pergantian LPM setiap ada pergantian pimpinan di tingkat Kades.

Dijelaskan juga dalam sarasehan tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Evi Lestari, juga mengatakan perlu adanya regulasi yang jelas tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi LPM sebagai perencana, perumus, serta evaluasi pembangunan di desa, yang kemudian hasil dari perumusan tersebut dibawa ke Musrenbang untuk dijadikan Per-Des. Dengan begitu, ungkap Evi, LPM tidak lagi menjadi lembaga pelengkap yang sering menjadi objek intervensi Kepala Desa, akan tetapi LPM bisa benar-benar menjadi mitra kerja Kepala desa dalam rangka merumuskan Peraturan Desa. “LPM jangan mau hanya disuruh tanda tangan saja, tapi harus juga dilibatkan dalam pembangunan itu, karena nanti akan ada konsekwnsi hukumnya itu”, tegasnya. Untuk itulah, evi mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada pembangunan desa ini tidak lagi menjadi tanggung jawab orang per orangan atau satu lembaga saja, akan tetapi sudah menjadi kewajiban bersama bagi semua masyarakat yang terlibat didalammnya. (tgh/humas)

No Response

Comments are closed.