Beri Arahan Pejabat, Bupati Minta Tingkatkan Sinergitas dan Persatuan

Berlangsung di Aula PB. Sudirman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR., didampingi Plt. Sekkab Jember Drs. Bambang Haryono memberi pengarahan kepada pejabat struktural di lingkungan Pemkab Jember, terkait dengan perubahan SOTK, Rabu (11/1/2017).

Berlangsungnya pengarahan ini Bupati Faida berpesan untuk menjadi pejabat merdeka tanpa korupsi beserta harapan untuk pejabat Pemkab Jember rukun bersatu sebagai kunci kesuksesan.

Bupati Faida memberikan pengarahan mengenai perubahan SOTK yaitu data perbandingan sebelum dan sesudah PP no. 18 tahun 2016 dengan perubahan dari PP 41 tahun 2007 hingga PP 18 tahun 2016 di mulai dari jumlah SOTK 87 – 62, jumlah pejabat esselon II 28-34, jumlah pejabat esselon III 184-192 dan jumlah pejabat esselon IV 1214-943.

Perubahan SOTK di dasari dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pada saat regulasi diundangkan mulai berlaku, maka PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perda Kab. Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan diundangkannya Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan mendasar pada OPD di lingkungan Pemkab Jember, di antaranya berupa penghapusan OPD seperti contoh Dinas Pasar dan 3 RSD, Merger OPD seperti contoh DPU Pengairan dan DPU Bina Marga menjadi DPU Bina Marga dan SDA dan penghapusan tupoksi seperti penghapusan tupoksi kasie. Trantib di Kelurahan.

Dampak Penggabungan dan Penghapusan Tupoksi dengan adanya penggabungan dan penghapusan tupoksi, maka proses pengisian jabatan berdampak kepada terdapatnya pejabat struktural yang belum mendapat formasi jabatan ataupun turun esselon yaitu untuk esselon I tidak ada permasalahan, esselon III berjumlah 18 dengan keterangan 3 (tiga) RSD, Dinas Pasar, esselon IV berjumlah 46 dengan keterangan 3 (tiga) RSD, Dinas Pasar Dan Kecamatan dan Turun Esselon berjumlah 7 dengan keterangan kecamatan.

Pengisian Jabatan Struktural pada OPD Baru pada Pengukuhan yang untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan, jabatan struktural yang mengalami penggabungan maka salah satu pejabat dimaksud yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali pada jabatan yang terjadi penggabungan.

Berikut poin utama dasar hukum pengukuhan yaitu pejabat struktural yang mengalami penggabungan dan tidak mendapat jabatan yang setara maka pejabat tersebut ditempatkan pada jabatan setingkat lebih rendah pada jabatan sebelumnya (down grade) dan apabila tidak terdapat formasi pada jabatan yang setingkat lebih rendah dari sebelumnya, maka pejabat tersebut dapat dialihkan pada jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.

Pengisian jabatan struktural pada OPD baru pada Pelaksana Tugas (PLT) yaitu pengisian pejabat struktural pada perangkat daerah yang pelaksanaannya setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang baru, dalam hal terdapat jabatan yang kosong maka ditunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Plt. mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif kecuali tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.

Pengisian jabatan struktural pada OPD baru pada jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas dengan pengisian jabatan pompinan tinggi melalui promosi yaitu bahwa pengisian JPT Pratama ditingkat Kab/Kota melalui mekanisme seleksi terbuka (Open Bidding) yang dapat diikuti oleh : JPT Pratama (setara Ess II.b, misal Ka. Dinas, Ka. Badan) dapat diikuti oleh Pejabat administrator (Ess III.a & III.b, misal Camat, Kabag dll) JPT Pratama (Setara Ess II.a, (Sekda)) dapat diikuti oleh Pejabat JPT Pratama (Ess II.b, misal Ka. Dinas, dll). Dalam hal mengikuti seleksi terbuka, peserta harus lolos dari beberapa seleksi sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Melalui mutasi JPT yaitu PPK (Bupati) dapat memutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke JPT Pratama yang lain, yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian kompetensi (Metode Assesment) yang dimiliki oleh pejabat tersebut dengan standart kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dari jabatan yang akan diduduki.

Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas melalui mutasi dan promosi yaitu promosi Administrator dan Pengawas berupa Promosi Jabatan setingkat lebih tinggi dapat dilakukan terhadap pejabat yang minimal telah menduduki jabatan 2 (dua) tahun dari jabatan yg telah atau masih diduduki Misal : Kasubag selama 2 Tahun (Ess IV.a) dipromosikan menjadi Kabid (Ess. III.b) dan Promosi bagi Pelaksana (Staf) dapat dilakukan setingkat lebih tinggi Misal : Pelaksana (staf) pada dinas dipromosikan ke kasubid (ess IV.a) pada dinas.

Mutasi Administrator dan Pengawas Mutasi jabatan baik dari jabatan administrator (ess. IV) ke administrator atau pengawas (ess. III) ke pengawas dapat dilakukan kapanpun tanpa melihat lamanya menduduki jabatan melainkan kepada evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi dan mutasi / promosi jabatan baik administrator maupun pengawas, baperjakat mengusulkan nama – nama calon kepada PPK / Bupati untuk ditetapkan dan dilantik.

Pengisian Jabatan JPT Pratama sebagai Sekretaris DPRD di antaranya Penjelasan UU No. 17 Tahun 2014 ttg MD3 Pasal 420 ayat (2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier pegawai negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang UU ASN Pasal 117 ayat (1) JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

Pengisian Jabatan Kepala Sekolah SMA dan SMK dengan Pengukuhan Kepala Sekolah berikut data calon Kepala Sekolah Menengah (SMA) untuk data Cakap 10 orang, ditetapkan SK 6 orang dikukuhkan 6 orang dan data calon Kepala Sekolah Menengah (SMK) dengan data Cakap 7 orang ditetapkan SK 2 orang dan dikukuhkan 2 orang.

Pengukuhan Kepala Sekolah Pengukuhan Kepala Sekolah SMA dan SMK dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2016 dan hasil Pengukuhan dari Bupati Jember, dikukuhkan kembali oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 04 Januari 2017. Setelah paparan selesai, Bupati Faida mengucapkan “selamat bertugas, siapkan diri untuk segala tugas karena PNS sejatinya siap di tugaskan dimanapun dan apapun”. (Izza)

No Response

Leave a reply "Beri Arahan Pejabat, Bupati Minta Tingkatkan Sinergitas dan Persatuan"