Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Bupati Akui Politik Bikin Serapan APBD Rendah

Sabtu, 28 Juli 2012 22:29:44 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com) – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 dinilai rendah oleh DPRD setempat. Belanja Rp 1,98 triliun terserap 89,96 persen atau Rp 1,78 triliun.

Serapan belanja langsung yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat lebih rendah dibandingkan belanja tidak langsung. Serapan belanja langsung 79,19 persen atau sekitar Rp 569,45 miliar. Sementara itu belanja tidak langsung sebesar Rp 1,26 triliun terealisasi Rp 1,22 triliun atau 96,8 persen.
Rendahnya serapan, terutama belanja langsung, dikecam oleh sejumlah fraksi di DPRD Jember, walau pelaksanaan APBD 2011 mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Fenomena ini (rendahnya serapan) sering terjadi berulang-ulang dalam setiap pelaksanaan APBD. Padahal kita ketahui bersama, bahwa salah satu indikator keberhasilan kinerja sebuah lembaga layanan publik adalah tercapainya target realisasi pembiayaan dan fisik tepat waktu,” kata Ketua Fraksi Amanat Nasional Nurani Rakyat, Agus Widianto.

Selain itu, lanjut Agus, perlu diperhatikan kuantitas dan kualitas, serta ketepatan sasaran dalam rangka memenuhi indeks kepuasan masyarakat. Annur mendorong agar realisasi pembelanjaan mencapai 100 persen sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menduga, rendahnya realisasi dikarenakan tidak tersedianya waktu untuk merealisasikan APBD 2011. “Ini akhirnya sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat Jember,” kata Lilik Ni’amah, anggota Fraksi PKS.

Fraksi Kebangkitan Bangsa meragukan rendahnya daya serap anggaran itu adalah bentuk efisiensi. Di mata FKB, rendahnya daya serap bisa saja dikarenakan satuan kerja pemerintah daerah bersangkutan tidak bisa bekerja maksimal, atau anggaran yang tersedia dihabiskan dengan hasil yang tak maksimal. “Mampu menekan pengeluaran anggaran bukan berarti dengan serta-merta program pada sebuah SKPD sudah baik,” kata Ketua FKB Abdul Halim.

Terpisah, Bupati Muhammad Zainal Abidin Djalal menjelaskan, penyerapan anggaran tahun 2011 tak lepas dari kondisi-kondisi khusus yang terjadi di tahun itu. “Yang oleh BPK sendiri pun dipandang sangat mempengaruhi kinerja APBD 2011. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, secara eksplisit disebutkan, bahwa hal tersebut disebabkan ‘situasi dan kondisi politik yang terjadi di Kabupaten Jember’,” katanya.

Djalal menjelaskan tiga penyebab utama rendahnya serapan, terutama belanja langsung. Pertama, penetapan APBD 2011 yang baru dilakukan pada 29 Maret 2011. “Praktis, penyerapan belanja langsung baru bisa mulai terlaksana bulan berikutnya,” katanya.

Kedua, dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tidak bisa segera direalisasikan sesuai jadwal, karena tidak segera diturunkannya petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat saat itu. “Ketiga, penetapan Perubahan APBD 2011 baru tercapai 16 November 2011, sehingga tersisa waktu yang sangat minim untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan dan menyerap anggaran,” kata Djalal.

Namun berdasarkan pemantauan dan evaluasi secara umum, efisiensi anggaran tahun 2011 dapat dimaknai dua hal. “Pertama, efisiensi dari anggaran kegiatan yang dikontraktualkan kepada pihak ketiga. Kedua, efisiensi dari anggaran kegiatan pada akhir tahun yang dapat diserap keseluruhan dengan tetap memperhatikan bahwa target kinerja telah tercapai, sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam DPA (Daftar Perencanaan Anggaran, Red) SKPD masing-masing,” kata Djalal. [wir]

No Response

Comments are closed.