Bupati Alami Imbas Kurang Tegasnya Sistem Presidensiil

Bupati Jember dr Hj. Faida, MMR merasakan adanya dinamika hubungan eksekutif dan legislatif selama satu tahun kepemimpinannya. Dinamika ini tampaknya imbas kurang tegasnya sistem pemerintahan presidensiil.

“Satu tahun sejak pelantikan, dinamika tersebut menggeser fungsi, seharusnya eksekutif dan legislatif di daerah menjadi satu kesatuan sinergi,” ujar Bupati saat sambutannya dalam Focus Group Discussion di Hotel Aston, Kamis (23/2/2017).

Satu kesatuan itu, kata Bupati, untuk mengawal keputusan pembangunan dan program-program yang dicanangkan presiden maupun gubernur, bahkan oleh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fenomena dinamika itu, menurut Bupati, tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember. Para Bupati dan Wali Kota di kabupaten/kota lainnya juga menyampaikan hal yang sama. “Terjebak dalam situasi, eksekutif dan legislatif yang berebut pengaruh,” jelasnya.

Bupati menyampaikan, kadang-kadang legislatif di daerah menganggap pada posisi seperti di DPR RI, yakni posisi legislatif murni. “Ini bagian yang bisa dibahas untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik bagi bangsa,” tuturnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Dr. Nurul Gufron, SH, MH mengharapkan dengan sistem presidensiil yang kuat tidak ada lagi friksi-friksi. Diharapkan juga proses politik cukup lima tahun sekali.

“Faktanya pada saat ini, sekali pemilu tapi setahun seakan-akan tetap Pemilu. Juga mungkin Pilkada Bupati. Sudah setahun lalu tapi seakan-akan nuansa Pilkada terus berlanjut. Ini menjadi bagian efek-efek ketidakjelasan sistem pemerintahan kita,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Badan Pengkajian MPR RI M. Sarmudji, SE, MM menyatakan pembicaraan tentang sistem presindesiil bukan soal sistem yang lebih baik, melainkan pilihan yang tepat bagi Indonesia berdasar struktur sosial, budaya, politik, dan sejarahnya.

“Karena setiap sistem pemerintahan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Barangkali ini yang menyebabkan kita seperti semacam negara bukan-bukan. Tapi kita tidak berhenti untuk mencari sistem yang paling baik,” ujarnya mewakili Badan Pengkajian MPR RI.

Focus Group Discussion dengan topik Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil terselenggara atas kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember. (*f2)

No Response

Leave a reply "Bupati Alami Imbas Kurang Tegasnya Sistem Presidensiil"