Jember Kota Pandhalungan

Bupati Apresiasi Terselenggaranya Seminar Nasional Tentang Haluan Negara Di Jember

Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR., menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara seminar nasional dengan tajuk “Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Pertama seminar nasional tersebut diselenggarakan di Jember dengan mendatangkan sejumlah tokoh nasional, yang kedua, seminar tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya pasca dihilangkannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) saat dilakukannya perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 Indonesia tetap membutuhkan haluan negara.

Bagaimana tidak, kabupaten/kota saja memerlukan visi misi, renstra atau rencana pebangunan jangka pendek, menenangh dan panjang, apalagi negara. “Dengan menghadirkan orang-orang yang berkompeten dibidangnya, tokoh-tokoh nasional dalam seminar ini, sungguh sangat bermanfaat,” ujarnya usai memberi sambutan pada acara yang diselenggarakan di hotel Aston Jember, Sabtu (8/10/2016) tersebut.

Dukungan dan apresiasi Bupati Faida disampaikan secara langsung kepada Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Unej dan Fraksi PDI-P MPR RI yang sudah menggelar seminar nasional tersebut. Seperti diketahui bersama setelah amandemen UUD 1945 dan dihapusnya GBHN maka kemudian dibuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang di legalilasi melalui UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dengan konsep perencanaan pembangunan nasional jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP) untuk tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi kesemua dokumen tersebut belum memenuhi kriteria sebagai Haluan Negara melainkan hanya merupakan Haluan Pemerintah/Eksekutif.

RPJM Nasional yang disusun Presiden berdasarkan visi dan misinya, hanya bersifat executive centris yang mengikat dan mengatur bidang eksekutif itu sendiri. RPJM ini tidak mengatur dan mengikat lembaga di luar Presiden karena dalamnya tidak di rumuskan pokok-pokok kebijakan lembaga negara lainnya. Akibatnya rencana kebijakan masing-masing lembaga negara yang kewenangannya di atur dalam UUD 1945 tidak memiliki satu keterhubungan dan arah kebijakan berdiri sendiri-sendiri.

Beberapa tahun terakhir berkembang wacana di Publik dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang perlunya penyempurnaan atau penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu wacana tersebut adalah perlunya kembali menghadirkan Haluan Negara melalui model GBHN Orde Baru yang hanya mengikat Presiden. Dalam GBHN model baru ini akan di rumuskan pokok-pokok kebijakan nasional bukan hanya bagi Presiden melainkan bagi semua lembaga-lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD 1945 seperti, MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan,KY. Dengan dirumuskan pula kebijakan pokok lembaga-lembaga negara lainnya maka harmonisasi dan kesinambungan antar lembaga negara dapat berjalan.

Untuk memberikan kembali kepada MPR kewenangan untuk membentuk dan menetapkan GBHN. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan perubahan UUD 1945 secara terbatas (perubahan ke-5), yakni hanya sebatas terhadap pasal yang mengatur tentang eksistensi dan kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN.

Hadirnya GBHN kembali ini tidak akan berimplikasi kepada perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden tetap di pilih secara langsung dari rakyat, namun dalam merumuskan Haluan Pemerintahan Presiden harus berdasarkan GBHN yang besifat pokok yang dirumuskan oleh MPR. Begitu pula dengan lembaga-lembaga negara lain, dalam merumuskan arah kebijakan mereka mengacu kepada GBHN yang di rumuskan oleh MPR termasuk MPR sendiri dalam merumuskan Rencana Strategisnya.

Dengan rancang bangun GBHN model baru yang mengikat semua lembaga negara (tidak hanya terbatas mengikat Presiden ) maka konep GBHN yang baru ini tidak disertai dengan sanksi hukum seperti pemberhentian Presiden atau Pimpinan Lembaga negara lainnya dalam hal tidak sepenuhnya mengacu kepada Haluan Negara yang telah ditetapkan. Agar lembaga-lembaga negara senantiasa mempedomani GBHN yang telah di tetapkan dan rakyat dapat mengawasi sejaauh mana ketaatan lembaga-lembaga negara tersebut maka atas pelaksanaan GBHN pertanggungjawabannya bukanlah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang di sertai sanksi hukum, akan tetapi laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara kepada rakyat yang difasilitasi oleh MPR dalam suatu forum sidang paripurna MPR (tahunan).

Dengan mengundang seluruh stakeholder terkait, forum ilmiah ini diharapkan muncul pemikiran yang dapat menjadi masukan bagi MPR yang saat ini tengah membahas hal-hal dianggap penting bagi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu narasumber yang diundang dalam seminar tersebut antara lain Ahmad Basarah (Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR), Prof. Dr. M. Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2008-2013/Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN), Prof. Dr. Satya Arinanto (Guru Besar HTN FH UI/Ketua Program Doktor FH UI), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Direktur Jendral peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI), Arif Wibowo. (Anggota DPR/Anggota Badan Pengkajian MPR RI), dan Drs. Moh. Hasan, Mpd., PhD (Rektor Universitas Jember). (Mutia, Izza)

No Response

Leave a reply "Bupati Apresiasi Terselenggaranya Seminar Nasional Tentang Haluan Negara Di Jember"