Bupati : Eksekutif dan Legislatif Sepakat Percepat Proses PAPBD

Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR., menyampaikan bahwa eksekutif dan legislatif mempunyai semangat yang sama dalam proses pembahasan P-APBD 2017. “Sama-sama semangat untuk mempercepat proses pembahasan dan penetapan P-APBD 2017,” terang Bupati dalam menyampaikan jawaban Bupati Jember atas pemandangan umum Fraksi – Fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada sidang paripurna di gedung DPRD Jember, jalan Jawa, Jumat (06/10/2017).

Pernyataan Bupati tersebut menanggapi atas apa yang disampaikan fraksi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tentang proses perubahan APBD. Karena sebenarnya antara eksekutif dan legislatif memiliki semangat yang sama untuk mempercepat proses pembahasan dan penetapan P-APBD 2017, adanya dinamika yang muncul harus dilalui untuk mencapai hasil yang sama untuk kemaslahatan masyarakat. “Demi pembangunan Kabupaten Jember yang berkualitas.” Tuturnya.

Sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 pada pasal 5 ayat (1) dan (2) dijelaskan Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan antara lain menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, maka dari itu Bupati mempunyai kewenangan penuh untuk menyusun prioritas program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Dan Pemkab Jember melalui kebijakan Bupati Faida, tidak serta merta memprogramkan hal yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Namun semua program yang sudah dicanangkan, dibahas dan bakal segera ditetapkan serta dilaksanakan adalah program yang merakyat, sesuai dengan 22 janji kerja Bupati Faida dan Wabup Kyai Muqit.

Sementara itu, mengenai saran dari fraksi PDIP agar pemerintah Kabupaten Jember mendorong pembangunan tempat-tempat wisata dan penambahan anggaran perencanaan wisata yang komprehensif akan diperhatikan oleh Pemkab Jember. Dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi wisata dimasing-masing wilayah sudah tumbuh.
“Pemberian pembinaan dan pengarahan untuk pengembangan wisata berkelanjutan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus dilakukan secara berkelanjutan,” jelasnya. Untuk perencanaan kedepan akan dialokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Jember dalam pengembangan pariwisata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menanggapi apa yang disampaikan fraksi PKS bahwa P-APBD harus menampung keadilan untuk rakyat dalam bentuk perencanaan program dan kegiatan yang memadukan seluruh aspirasi masyarakat, hal ini telah dilaksanakan dari mulai perencanaan dari tingkat dusun, desa, kecamatan, dan Kabupaten sehingga saran telah dilaksanakan.

Sedangkan kaitan saran dari fraksi PKS, fraksi Partai Nasdem, dan fraksi Hanura Demokrat, agar Perda P-APBD 2017 dapat meningkatkan pelaksanaan seluruh bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, pembangunan pedesaan, layanan publik, pelayanan sosial. Bupati menyampaikan program prioritas telah diakomodasi dalam rancangan Perda perubahan APBD 2017 dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap program prioritas pusat dan provinsi.

Saran mengenai batasan waktu serapan anggaran dan ketetapan penggunaan anggaran yang disampaikan fraksi Partai Golkar dan fraksi PKB juga telah diantisipasi dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran pada seluruh OPD secara rutin. (Mutia)

No Response

Comments are closed.