Bupati Imbau Warga Tidak Berikan Uang saat Urus SPM

Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR melanjutkan ‘Ngantor di Pesantren.’ Didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), bupati menjelaskan program jaminan kesehatan nasional sekaligus menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada ratusan kepala keluarga.

Dalam pemaparannya, Bupati Faida menyampaikan kartu Jamkesmas warna kuning sudah tidak berlaku. Tetapi kartu Jamkesmas warna biru masih bisa, namun sebelumnya harus dicek kembali di puskesmas untuk mengetahui daftar nama pengguna kartu masih ada atau tidak.

“Kartu terbaru untuk asuransi kesehatan yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), bagi masyarakat kurang mampu dibiayai oleh Pemerintah,” jelasnya.

Ada sekitar 81 ribu jiwa telah tercatat dalam KIS segmen Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Jember. Penyerahan KIS oleh bupati melalui ‘Ngantor di Pesantren.’ Senin (16/4/2018) ini aktifitas bupati itu telah memasuki hari keempat.

Pada hari keempat ini bupati menyelesaikan tugas di tiga pondok pesantren. Pertama di PP. Nurrahman, Desa Jatian, Kecamatan Pakusari. Disini bupati membagikan KIS kepada 765 kepala keluarga dari 3 kecamatan yaitu Pakusari, Arjasa, dan Jelbuk.

Tempat kedua yakni PP. Taman Giri di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo. Ada 1.101 kepala keluarga dari tiga kecamatan yaitu Silo, Kalisat, dan Ledokombo mendapat kesempatan bertatap muka langsung dengan bupati.

Selanjutnya di PP. As Syifa’ Cumedak, Kecamatan Sumberjambe. Warga miskin penerima KIS berasal dari Kecamatan Sumberjambe dan Sukowono, berjumlah 419 kepala keluarga.

Bupati menjelaskan, KIS hanya digunakan pada saat sakit. Bukan untuk kecantikan, memutihkan kulit, memasang pagar gigi, serta sakit yang diakibatkan sendiri seperti mabuk-mabukan.

Bagi warga miskin yang belum mendapatkan KIS ada SPM (surat pernyataam miskin). Pengurusannya tidak dipungut biaya. Demikian juga penggunaannya untuk berobat di rumah sakit, tidak dipungut biaya.

Karena gratis tersebut, Bupati Faida mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang bila diminta saat mengurusi SPM. Surat miskin itu, selain berlaku di puskesmas juga berlaku di tiga rumah sakit pemerintah dan satu rumah sakit swasta, yaitu RS. Soebandi, RS. Balung, RS. Kalisat, dan RS. Bina Sehat.

Usai kegiatan di PP. Nurrahman, Ibu Lilik dari Pakusari menyampaikan, pembagian KIS ini sangat membantu dan menolong dalam kesehatan. Program ini diharapkan dapat jalan terus, karena dapat menolong masyarakat menengah ke bawah. “Senang dan bermanfaat,” ujarnya. (mutia/izza/*f2)

No Response

Leave a reply "Bupati Imbau Warga Tidak Berikan Uang saat Urus SPM"