Download Logo HUT RI 72

Bupati Terima Koalisi Masyarakat Peduli Kesejahteraan

HUT RI 72

Berlangsung di ruang rapat Pemkab Jember, Kamis (26/1/2017) Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR., dan jajaran SKPD terkait, menerima audiensi dari KOMPAK (koalisi masyarakat peduli kesejahteraan), terkait memperkuat kemitraan strategis warga aktif dan Pemerintah Desa untuk mengembangkan inovasi dalam penganggaran Desa partisipatif.

Tim Kompak ini sedang melakukan kegiatan memperkuat kemitraan strategis warga aktif dan Pemerintah Desa untuk mengembangkan inovasi dalam penganggaran Desa Partisipatif yang tergabung dalam konsorsium pemberdayaan kelompok marginal Desa juga beberapa organisasi di antaranya IRE, Mitra Wacana, Koalisi Perempuan Indonesia beserta lsm juga beberapa ormas yang tergabung dalam konsorsium.

Dengan terselenggaranya audiensi tim dari KOMPAK memaparkan ulasannya untuk adiensi ini dengan konteks masalah yaitu UU Desa memberi ruang kekuasaan, tanggung jawab dan sumberdaya yang kuat kepada desa, Politik alokasi dan distribusi sumberdaya desa belum ada jaminan berorientasi pada masyarakat desa dan memihak kepada kelompok marginal desa.

Proses Penyusunan RPJM Desa/RKP Desa dan APB Desa menjadi siklus tahunan yang mencerminkan politik alokasi dan distribusi sumberdaya desa, dalam siklus tahunan desa masih ada masalah terkait dengan keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan keberpihakan, Kelompok marginal desa (perempuan, Diffable, miskin) masih ditinggalkan dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan terkait dengan RPJMDesa/RKPDesa dan APBDesa selama kurun waktu pelaksanaan UU Desa sejak 15 Januari tahun 2014 sampai saat ini dan praktik-praktik yang “mengeksklusi” kelompok marginal desa seperti ini akan berimplikasi pada kondisi tidak terpenuhinya hak-hak dasar kelompok marginal desa dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat di desa.

Gagasan berupa Mengembangkan inovasi-inovasi untuk menjamin “SOCIAL ACCOUNTABILITY” dalam proses penyusunan RPJMDesa/RKPDesa dan APBDesa, mendorong “social inclusion approach” sebagai nalar dalam memenuhi hak-hak dasar kelompok marginal desa melalui proses penyusunan RPJMDesa/RKPDesa dan APBDesa.

Memperkuat warga masyarakat desa dan kelompok marginal desa melalui “civic education”, pengorganisasian dan pendampingan, mengembangkan kelompok intermediary (Komite Pengawal Desa Membangun- KPDM) untuk melakukan advokasi pemihakan kepada kelompok marginal dalam penganggaran partisipatif.

Mengembangkan “Data Base for Village Marginalized Group” yang akan menyediakan data informatif mengenai identitas, potensi, masalah, kebutuhan dan kepentingan yang penting sebagai pijakan dalam penyusunan RPJMDesa/RKPDesa dan APBDesa dan mengembangkan aplikasi berbasis IT secara online/offline yang ramah bagi kelompok marginal, pemerintahan desa maupun stakeholders lainnya untuk membuka akses informasi secara terbuka dan luas, guna menyediakan mekanisme komplain dan kontrol dari semua kalangan masyarakat desa dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta penyelenggaraan pelayanan publik di desa.

Dengan Theory Of Changenya berupa ruang yang terbuka, ramah bagi semua warga, akuntabel secara IT atau local knowlage dengan sistem perencanaan dan penganggaran Desa berupa berikut pada bagian BPD yaitu BPD lebih paham tentang UU Desa, SA, SI, kemudian lebih responsif dalam menjalankan fungsi pemerintahan bersama dengan warga desa paham dan sadar hak mereka, kemudian aktif menuntut dan terlibat.

Begitu juga dengan Pemdes yaitu Pemerintah desa lebih paham tentang UU Desa, SA, SI, kemudian responsif dan mau inovatif dalam menyusun RPJMDesa/RKPDesa, APBDesa bersama para warga desa paham dan sadar membentuk organisasi representasi alternatif (KPDM), kemudian aktif memediasi warga marginal dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Assesment di lakukan untuk mengenal daerah-daerah yang akan di jadikan project dan Jember sudah tertinjau seperti apa desanya, sosial budayanya, kelompok apa saja dan memastikan data awal atau data kasar yang telah di hasilkan benar adanya, untuk assesment hanya 6 bulan di lakukan dengan kebutuhan data yang di rampung di laporkan pada Kompak pusat dan data kembali di desa dengan memulai koordinasi dengan Kompak pusat dan Desa.

Kegiatan ini telah di rancang sesuai dngan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati yaitu janji 17 yaitu memperkuat kelembagaan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan janji 22 yaitu menjadikan Jember ramah dan khususnya terhadap ibu dan anak dan mayarakat minoritas.

Dan untuk di Jember sendiri terdapat 228 Desa telah melakukan rpjmdes dalam musyawarah yang berjalan dengan baik dan di harapkan Kompak dapat masuk dalam musyawarah mungkin akan lebih baik lagi.

Bupati Faida memahami paparan tim Kompak dan mendukung kegiatan Kompak yang telah mendapati dua Desa dalam kegiatannya dan di RPJM perempuan mendapat perhatian lebih karena jumlah perempuan yang memang banyak.

Bupati Faida menyarankan untuk kegiatan ini berjalan dan masuk dalam musyawarah Desa supaya akses masukannya dapat terakomodir lebih cepat.

Untuk itu Bupati Faida
meminta kepada segenap jajaran SKPD terkait untuk membentuk tim yang di buat Pemkab Jember untuk review RPJM dan program perempuan dan anak-anak juga agar ada pendampingan untuk Pemkab Jember, tidak hanya ibu-ibu ini tapi di perlukan juga ibu-ibu yang lain para penjuang perempuan dan anak-anak untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Jember dalam sistem yang kormil dan menyusun masukan dari seluruh limi aktifis perempuan sehingga dapat update lagi.

Dan dapat di bentuk forum bersama Bappekab hal seperti ini seperti yang telah terakomodir HAM dan masyarakat difabel karena di rasa oleh Bupati Faida kepentingan anak dan perempuan dalam volume besar dan di harapkan partisipasi dari pihak masyarakat perempuan lebih besar.

Tim Kompak yang sepenuhnya beranggotakan perempuan ini datang dari Jogjakarta. “mereka di kirimkan dari langit untuk kita” tutur Bupati Faida. (Izza)

Download Logo HUT RI 72
No Response

Leave a reply "Bupati Terima Koalisi Masyarakat Peduli Kesejahteraan"