Bupati Tunjukkan Perijinan Di Jember Mudah dan Cepat

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR., mengundang sejumlah pengusaha di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (4/8/2017). Pertemuan yang dikemas dengan sarapan itu berkaitan dengan perijinan yang ada di Jember.

“Saya mengundang pengusaha di Jember yang mengurus ijin, untuk membantu memperlancar komunikasi, apa saja masalah-masalah mereka,” kata Bupati.

Kepada wartawan, Bupati menyampaikan beberapa waktu lalu ada keluhan tentang hambatan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendala ini akibat belum ada RDTK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Masalah itu sudah bisa diatasi dengan mengeluarkan IMB Sementara. Solusi ini merupakan hasil konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. “Dengan demikian tidak perlu kuatir lagi. Mengurus IMB bisa langsung dikeluarkan IMB Sementara,” ujarnya.

Bupati menambahkan, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Kabupaten Jember mengajak pengusaha berkomitmen. Dokumen komitmen menjadi salah satu persyaratan mendapatkan ijin.

Komitmen yang dibangun yakni membangun dengan ramah difabel. Ini karena Kabupaten Jember telah memiliki Perda tentang Difabel.

Berikutnya adalah penyediaan outlet untuk produk-produk lokal Kabupaten Jember. Outlet ini tidak mengukur besar dan kecilnya. Namun lebih pada komitmen untuk menguatkan ekonomi masyarakat Jember.

Kondisi Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) yang masih berumur satu tahun, lanjut Bupati, memang masih banyak menemui kendala. Namun, kedepan akan dilakukan upaya pembenahan agar lebih baik.

Selain menerima keluhan para pengusaha, Bupati juga menyerahkan sejumlah dokumen perijinan milik pengusaha yang telah selesai. Pengusaha yang hadir antara lain Direktur PT. Alam Hijau Didit Haryanto, CEO Hotel Dafam Group Andi Irawan, Yayak dari PT Kinansyah.

Sementara itu, Direktur PT Aditama Ardicandra Indah Budi Lestari menyampaikan kemudahan pengurusan ijin setelah melakukan komunikasi dengan bupati.

“Tidak ada kesulitan perijinan setelah ada komunikasi dengan bupati langsung, dan dapat dipercepat. Tidak ada biaya diluar persyaratan, sesuai aturan,” katanya kepada sejumlah wartawan. (*f2/mutia)

No Response

Comments are closed.