Jember Kota Pandhalungan

Capaian Pajak-Pajak 2013 dan Target PAD 2014

Suasana Saat Pembahasan tentang pajak jember 2013

Suasana Saat Pembahasan tentang pajak jember 2013

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tetapi tidak menerima pembalasan jasa secara langsung.Terhitung tahun 2013 pengelolaan pajak dikabupaten Jember dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.Dengan pengalihan PBB, PPHATB menjadi pajak daerah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk tahun 2013 pengalihan dilaksanakan pada bulan Februari. Menurut data yang ada di Kabupaten Jember, potensi tunggakan sebanayak 5M dan 3,3 M tunggakan ada di kecamatan Sumbersari.Semenjak PBB ditangani oleh pemerintah daerah, Dispenda melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat.. Salah satu pelayanan cepat yang diberikan kepada masyarakat yakni pembayaran pajak dapat dilakukan melalui online. Menurut kebijakan fiscal daerah, ada pajak-pajak yang dapat dikembangkan jenisnya, sebagai contoh adalah hotel. Jenis pajak-pajak yang dikelola oleh kabupaten kota madya ada 11 jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu yakni Pajak hotel,pajak restaurant, pajak reklame, pajak mineral batuan, PBB, pajak hiburan, Pajak Parkir, Pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak mineral bebatuan, PBATB dan pajak penerangan jalan.

Target baku di tahun 2014 sebanyak 60M. Neraca aset mengacu pada NJOP, namun di tahun 2013 neraca aset tidak sesuai pada saat pembelian. Salah satu kebijakan yang diberikan Bupati Jember yani penyesuaian NJOP dengan taraf hidup masyarakat. Permasalahan PBB yang sering terjadi dikarenakan  salah nama, salah luasan dan subject/objectnya tidak ada. Banyak dari PPAT notaris yang tidak mengajukan perubahan sehinnga dimungkinkan tidak dapat tertagih dikarenakan belum terdaftarnya kepemilikan yang baru. Denda yang diberikan untuk masa jatuh tempo yang telah habis untuk pembayaran PBB dan pajak-pajak lainnya sebesar 2%. Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pribadi atau badan tetapi tidak menerima pebalasan jasa secara langsung yang berbeda dengan penarikan restribusi yang pembalasan jasanya bisa diterima secara langsung.

No Response

Comments are closed.