Di Jember, Presiden Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menyerahkan 2.850 sertifikat milik warga se-Jawa Timur. Sertifikat yang diberikan terdiri dari sertifikat tanah kebun, tanah bangunan, dan tanah persawahan.

Pemberian sertifikat tersebut dalam rangka mensukseskan Program Strategis Nasional, Pembinaan, dan Fasilitasi, serta Kerja Sama Akses Reform. Acara terselenggara dengan lancar dan disambut sangat gembira oleh warga penerima sertifikat di New Sari Utama Convention Hall Mangli, Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8) pagi.

Menurut Presiden, di Provinsi Jawa Timur terdapat 2.740.000 ribu bidang tanah, dan sampai hari ini yang bersertifikat baru 39%. Pada 2017 ini, pemerintah telah menargetkan akan menyelesaikan sertifikat bagi 662.000 tanah di Jawa Timur.

“Pada pagi hari ini, telah diterima 2.850 sertifikat tolong diangkat tinggi-tinggi semuanya jangan diturunkan dulu mau saya hitung, sebentar,” kata Presiden Jokowi.

Dengan banggaPresiden mengucapkan terima kasih atas kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Presiden mengharapkan agar kecepatan membuat sertifikat bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga bisa lebih banyak lagi sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.

Untuk seluruh Indonesia, menurutnya pada tahun 2017 pemerintah menargetkan bakal menerbitkan 5 juta sertifikat tanah. “Tahun depan 7 juta (sertifikat), tahun depannya lagi 9 juta (sertifikat),” tegasnya.

Jokowi mengingatkan, sertifikat hak milik atas tanah adalah tanda bukti hak hukum atas lahan yang telah dimiliki masyarakat yang berhak menerimanya. “Kalau sudah pegang sertifikat harus mengerti luasnya, harus hafal letaknya dimana,” pesannya.

Tak lupa Presiden yang memahami kebutuhan masyarakat ini, juga berpesan langsung, agar menggunakan sertifikat dengan hati-hati. Presiden mencontohkan, jika memang karena kebutuhan mendesak, sertifikat harus dijaminkan di bank, maka diharapkan penggunaan dananya buka untuk hal konsumtif seperti beli mobil atau motor baru.

Namun untuk kegiatan usaha, atau modal kerja. Itupun harus dihitung dengan cermat, jangan sampai besar cicilan daripada pendapatannya. Jangan sampai sertifikat yang sudah diperoleh ini bakal melayang karena tidak bisa menggunakan sebaik mungkin. (*)

No Response

Comments are closed.