Fraksi-Fraksi Sampaikan PU Atas LP APBD 2016

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember hari ini, Rabu (5/6/2017) memiliki agenda mendengarkan pandangan umum (PU) farksi-fraksi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2016. Nampak hadir pada agenda paripurna tersebut, Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR., Wakil Bupati Jember Drs. KH. Muqit Arief, seluruh jajaran OPD Pemerintahan Kabupaten Jember, beserta tamu undangan lainnya.

Dari Fraksi PKB menyampaikan pandangannya dengan memberi masukan kepada Bupati untuk memperbaiki kinerja tim pengelola anggaran Pemerintah Daerah, agar cerdas dalam mengevaluasi rencana kerja anggaran BPK, langkah atau kebijakan apa saja yang akan diberlakukan dan kepada pimpinan agar profesional dalam menyusun rencana kerja.

Fraksi PPID memberikan apresiasi kepada Bupati dan segenap Forkopimda, terkait satu peningkatan pendapatan daerah yang signifikan agar dapat ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya dan Pemerintah Kabupaten Jember harus bisa menarik investor yang lebih banyak lagi. Dan tercapainya target realisasi anggaran program langsung yang menyentuh kepada masyarakat melalui pemerintah desa.

Sementara itu, Fraksi PKS berharap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk berkinerja lebih baik pada tahun berikutnya, tugas berat yang harus dipikul untuk menjalankan roda pemerintahan ini sesungguhnya adalah budaya pelayanan serta perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan yang terus-menerus dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Jember.

Hampir senada dengan PDIP, Fraksi Nasdem mengapresiasi Bupati yang telah melaksanakan kinerja dengan lebih fokus dan transparan. Sisi lain penyerapan belanja yang di Kabupaten Jember berjalan dengan baik dan perkembangannya. Dan ketika melakukan pengisian jabatan di level eselon 2 menggunakan mekanisme open bidding juga merupakan suatu hal yang harus diapresiasi secara khusus dalam rangka implementasi salah satu janji kerja Bupati yaitu melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih akuntabel dan berintegritas.

Golkar sendiri mencoba mengingatkan Bupati dengan besar harapan, komunikasi dan koordinasi eksekutif legislatif dalam melaksanakan pengembangan pengawasan kegiatan apapun. Yang diminta oleh anggota DPR dalam rangka pelaksanaan pengawasan, yakni tidak hanya sekedar mencari kesalahan saja. DPRD dalam pengawasan membantu dan membackup program Bupati agar bisa berjalan dengan baik.

Fraksi Amanat Pembangunan menegaskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara utuhmemperhatikan garis besar muatan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peningkatan ini tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dari Kabupaten Jember seperti untuk tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Kabupaten Jember.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat benar-benar bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara materi muatan Perda harus mencerminkan asas keseimbangan keserasian dan keselarasan. (Mutia, Izza)

No Response

Comments are closed.