Jember Kota Pandhalungan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Jember 2014

       Semenjak ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara yuridis formal pada tanggal 1 januari 2001 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah di Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang semula bernuansa sentralistik dengan kewenangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat kini menjadi desentralistik dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan-urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atau yang biasa dikenal dengan istilah otonomi daerah.

       Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

         Dalam rangka pelaksanaan kedua puluh enam urusan wajib serta delapan urusan pilihan tersebut maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember.

Informasi LPPD Kabupaten Jember 2014, selengkapnya bisa diunduh disini

No Response

Comments are closed.