Jember Kota Pandhalungan

Kantongi ISO, Layani Masyarakat Lebih Baik

Jember Kita. Pusat kesehatan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan istilah puskesmas, menjadi salah satu tumpuan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Letak puskesmas yang berada di setiap kecamatan tentu saja cukup membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan dengan segera. Puskesmas memberikan berbagai layanan pengobatan dasar, mulai balai pengobatan kesehatan umum, hingga poli khusus, seperti poli gigi, mata, THT, hingga balai kesehatan ibu dan anak.

Jember memiliki puskesmas sebanyak 49 buah dan terbagi menjadi 38 puskesmas rawat inap, serta 11 puskesmas rawat jalan. Puskesmas rawat jalan di Jember sudah dilengkapi dengan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hal ini memungkinkan puskesmas rawat jalan bisa memberikan penanganan pertama pada kasus-kasus yang membutuhkan penanganan dengan segera.

Selain puskesmas rawat inap dan rawat jalan, ada juga puskesmas pembantu, pondok bersalin desa (polindes) yang kemudian berkembang menjadi pos kesehatan desa (poskesdes) sebanyak 130 unit. Sejumlah 72 poskesdes mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan dinaikkan kapasitasnya menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes).

“Biasanya kalau polindes itu kan hanya untuk tempat bersalin. Kalau di poskesdes, sudah bisa menangani diare dan ISPA. Kalau di poskesdes sudah ada 1 perawat dan 1 bidan. Bidan yang akan fokus menangani persalinan, sedangkan perawat, membantu kegiatan pengobatan perawatan lainnya,” terang Yumarlis selaku Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Berbagai sarana kesehatan untuk masyarakat ini terbukti menjadi andalan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dari tahun 2010 hingga tahun 2012, cakupan masyarakat miskin yang dilayani di puskesmas semakin banyak. Melalui program-program pemerintah seperti jamkesmas dan jamkesda, masyarakat miskin bisa berobat ke puskesmas dengan gratis. Namun akibat banyaknya masyarakat miskin yang belum bisa terlayani menggunakan jamkesmas maupun jamkesda, Kabupaten Jember mengeluarkan lagi Surat Pernyataan Miskin (SPM). Menurut Yumarlis, surat pernyataan miskin ini bisa mengurangi biaya berobat di puskesmas san rumah sakit daerah, bahkan untuk yang betul-betul miskin bisa digratiskan.

“Pemkab selama 2013 telah menganggarkan 10,3 M untuk SPM. Pembagian biaya untuk pemegang SPM adalah 40 persen pasien dan 60 persen daerah. Bagi yang betul-betul miskin, bisa mengajukan ke bupati untuk mendapat acc bebas biaya berobat,” terangnya.

 

Sertifikasi ISO

Puskesmas di Jember sudah ada yang mendapatkan ISO karena pelayanan yang sudah mampu memenuhi standar baku tertentu. Setidaknya tercatat 4 puskesmas di Jember yang sudah mengantongi sertifikasi ISO, yaitu Puskesmas Tanggul, Sumbersari, Kencong, Sumberjambe, Ambulu, dan Puger. Mengenai sertifikasi ISO yang didapatkan, Yumarlis menuturkan ada beberapa aspek yang dinilai untuk mendapatkan sertifikasi ISO, diantaranya pelayanan rawat jalan, administrasi, pelayanan obat, IGD, SDM atau kesigapan petugas, dan lain-lain.

“Minimal SPM nya (standar minimal pelayanan, red) jelas. Sehingga harapan kita dengan adanya ISO, bisa membuat pelayanan puskesmas lebih baik lagi,” ujarnya.

            Menurut Yumarlis, puskesmas yang telah mengantongi ISO dan tidak, tentu saja memiliki perbedaan. Ia menambahkan pada puskesmas ber ISO tentu memiliki prosedur tetap yang konsisten untuk dilakukan dan tidak boleh keluar dari itu. Kesiapsiagaan petugas dan penanganan terhadap pasien tentu saja tidak akan sembarang dilakukan oleh puskesmas yang telah memiliki standar ISO.

            Ia berharap di tahun selanjutnya, puskesmas yang memiliki ISO lebih banyak lagi sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa terjamin baik.

“Harapannya dari 6 itu minimal bertambah 2 kali, maka otomatis puskesmas ISO bisa bertambah menjadi 12. Puskesmas ber ISO ini untuk pembelajaran bagi puskesmas di sekitarnya. Dan untuk mencapai ISO ini harus ada komitmen bersama,” pungkasnya. (anne)

No Response

Comments are closed.