Kemendagri : APBD Jember 2018 Bisa untuk Infrastuktur

Kementerian Dalam Negeri memastikan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., bisa menggunakan APBD 2018 untuk infrastuktur, meski penggunaannya dengan peraturan kepala daerah.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH dengan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., di Jakarta.

Bahkan Mendagri menyarankan Bupati menghemat pengeluaran di sisi belanja pegawai.

“Syukur bisa alokasi anggarannya itu belanjanya lebih rendah. Itu lebih baik,” saran Mendagri, Jumat (12/1/2018).

Mendagri Tjahjo Kumolo, SH bertemu Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. membicarakan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, yang pembahasannya belum selesai hingga penggunaannya memakai peraturan kepala daerah.

Hadir pula dalam pertemuan itu Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri Muhammad Ardian Noeryanto.

Muhammad Ardian Noeryanto menjelaskan penggunaan APBD tersebut.

Dijelaskan, Bupati Faida bisa mengacu alokasi anggaran APBD Jember tahun 2017.

“Ibu Bupati bisa mengunakan acuan tahun sebelumnya. Umpama tahun sebelumnya pagunya belanjanya adalah Rp 4 Triliun, maka itulah patokannya,” tegasnya.

Lebih jauh Muhammad Ardian Noeryanto menjelaskan peruntukan anggaran tersebut.

Anggaran yang mengacu APBD 2017 dipakai untuk belanja yang bersifat wajib dan yang bersifat mengikat.

“Apa itu mengikat? Untuk gaji pegawai, bayar listrik, telepon, dan segala macam,” jlentrehnya.

Anggaran tersebut untuk belanja wajib, diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Jadi kalau ada statement yang menyatakan hanya untuk belanja pegawai, ya tidak benar. Dan itu ada dalam Pasal 46 PP 58 Tahun 2005,” ujarnya. (*f2)

No Response

Comments are closed.