Konferensi Hukum di Jember Bahas Penataan Regulasi

Regulasi yang gemuk menyebabkan kepala daerah sulit bergerak. Hal ini disampaikan oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR dalam pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4.

“Sebagai kepala daerah saya merasakan bahwa hukum tata negara yang sangat gemuk itu tidak sehat. Itu yang saya rasakan. Karena regulasinya terlalu gemuk, kepala daerah sulit bergerak,” kata Bupati di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Jumat malam (10/11/2017).

Bupati pun mengungkapkan pengalaman beberapa bulan baru menjabat sudah mendapat interpelasi dari DPRD Jember karena ada dua aturan yang berbeda penafsiran.

Konferensi Hukum Tata Negara ke-4 yang mengangkat tema Penataan Regulasi, menurut bupati, sangat penting. Diharapkan konferensi yang berlangsung hingga Minggu (12/11/2017) ini banyak menghasilkan manfaat untuk bangsa dan negara.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD menjelaskan penataan regulasi menjadi tema konferensi dilatarbelakangi keluhan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly karena banyak regulasi yang tumpang tindih.

“Beliau mengeluh tentang regulasi yang compang camping. Hukun terlalu gemuk, yang terkadang terjadi benturan benturan,” jelas Prof. Mahfud MD.

Terkait permasalahan regulasi itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan Kementerian Hukum dan HAM merupakan koordinator penyusunan regulasi.

“Kita adalah koordinator dalam penyusunan regulasi dari sektor pemerintah. Yang kita lihat adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan sektoral,” ujarnya.

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di Kabupaten Jember terselenggara atas kerjasama Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember, PUSaKO Universitas Andalas, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember, Mahkamah Konstitusi, Kemenkum HAM, dan MPR RI. (*f2)

No Response

Comments are closed.