Layanan Adminduk Jember Lampui Target Nasional

638 views

Foto Dokumentasi Layanan Dispenduk pada Peringatan HDI

Berkat kerja keras siang malam yang tidak kenal lelah, program layanan dokumen kependudukan dan cacatan sipil yang dilaksanakan Pemkab Jember melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), berhasil dilaksanakan dengan baik. Sampai menjelang tutup tahun 2017, layanan yang diberikan Dispenduk Capil Jember mencapai 87 persen.

Layanan yang berhasil dicapai ini melampui target cakupan nasional yang hanya menetapkan 85 persen. “Jember sudah lewat, ini akhir tahun sudah hampir 87 persen. Insya Alloh sampai tutup tahun semuanya akan tuntas. Moga-moga, sampai akhir tahun kita bisa lebih dari cakupan nasional, karena dari kabupaten/kota di Indonesia, masih ada yang di bawah 50 persen,” ujar Sri Wahyuniati, SH, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jember.

Sukses atas pemberian layananan adminduk kepada masyarakat ini sesuai 22 Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Jember, bahwa program reformasi birokrasi, salah satunya, selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mencetak langsung dokumen, juga menghindari terjadinya aksi pungutan liar (pungli). Sebab dengan model layanan langsung ‘Ngantor di Desa’ ini, masyarakat yang membutuhkan layanan dokumen kependudukan dan catatan sipil, tidak perlu mengeluarkan biaya transport.

Masyarakat yang membutuhkan layanan adminduk tinggal mengajukan data-data yang dibutuhkan, petugas akan langsung melakukan perekaman dan mencetaknya, selesai seketika itu juga. Pemberian layanan adminduk seperti ini kata Sri Wahyuniati, merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dokumen yang dibutuhkan masyarakat.

“Kita turun langsung seperti perintah ibu bupati, tanpa ada pungli, dilaksanakan cepat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepastian hukumnya. Sehingga kita melayani semua kebutuhan dokumen kependudukan catatan sipil kepada masyarakat secara langsung,” paparnya.

Model pelayanan yang diberikan dispenduk capil, yakni dilakukan dengan cara jemput bola ‘Ngantor di Desa’. Dispenduk mencari desa yang masuk garis merah, (masyarakatnya yang belum memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil masih di atas 1000 orang), untuk dilakukan perekaman.

Pemberian layanan dispenduk capil yang sudah dijalankan ini, kinerjanya harus lebih dipacu setelah turunnya surat Kemendagri, tanggal 16 Oktober 2017. Surat terkait dengan program pilkada itu mewajibkan yang sudah berusia wajib KTP-el, harus dilakukan perekaman agar mempunyai hak pilih.

Surat mendagri terkait dengan percepatan pembuatan KTP-el ini, mengharuskan dispenduk capil tidak hanya menerjunkan petugas untuk satu titik. Akan tetapi, dalam setiap hari ada lima titik di kecamatan berbeda yang harus didatangi untuk dilakukan perekaman dokumen kependudukan.

“Yang terpilih adalah desa yang cakupannya masih kurang, sehingga perlu dilakukan perekaman,” tambahnya. (Indra GM)

No Response

Comments are closed.