Masyarakat Harus Memahami Soal Aksi Perdagangan dan Penyelundupan Manusia

Maraknya aksi penjualan dan penyelundupan orang, dari dalam maupun luar negeri, diperlukan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan tersebut. Karena dengan semakin dipahaminya soal tindak kejahatan itu, setidaknya masyarakat akan lebih mengetahui terhadap aksi yang akan dilakukan para pelaku kejahatan.

“Maksud dari kegiatan ini ialah memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan tentang penjualan orang dan penyelundupan orang,” tutur Muhammad Yanis S.H. MH, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham, Provinsi Jawa Timur, dalam acara “Forum Diskusi Masyarakat tentang Penanggulangan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia,” di Pendopo Wahya Wibawagraha, Kamis (26/10/2017).

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan Direktur Lalu lintas Keimigrasian Direktorat Jendral Keimigrasian RI, Cucu Koswala S.H M.Si. Dia menjelaskan soal fenomena tindak kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia yang kian marak belakangan.

Maraknya kejahatan seperti itu, lanjut dia, tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dunia, yang memungkinkan orang begitu mudah melintasi batas-batas negara. Ini yang kemudian, memunculkan fenomena arus lintas pergerakan orang antar negara akan menjadi semakin kompleks.

Dikatakan, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat pusat, direktorat jendral keimigrasian adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi dari kementrian hukum dan hak asasi manusia di bidang keimigrasian.

Kabupaten Jember, dengan karakteristik geografis yang terbuka, karena memiliki garis pantai yang cukup panjang membentang dari perbatasan Kabupaten Lumajang sampai kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan Kabupaten Banyuwangi, menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan perdagangan dan penyelundukan manusia. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk memberikan pemahaman soal tindak kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia kepada masyarakatnya.

“Saat ini pemerintah Indonesia sedang menggelorakan upaya pencegahan pengiriman TKI non prosedural melalui berbagai kementrian dan lembaga, sebagai upaya pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Cucu Koswala.

Menurutnya, diperlukan pemahaman dan sinergitas dan kepedulian bersama dari jajaran Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat. “Diimbau kepada kita semua, supaya kegiatan hari ini digunakan sebaik-baiknya bagi kita, untuk meningkatkan pemahaman agar menjadi bekal untuk memperkuat kepedulian dengan turut menyebarkan informasi kepada tetangga terdekat, sanak keluarga, kerabat maupun pendatang,” harapnya.

Sementara Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, yang membuka forum tersebut, mengatakan, merupakan sebuah kebanggan bagi Kabupaten Jember. Selain karena menjadi kebutuhan, Jember juga memiliki batas laut bebas yang bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pelaku tindak kejahatan kemanuisiaan itu.

Dikatakan wabup, terbukanya batas laut ini menjadi hal yang memudahkan para pelaku kejahatan untuk melakukan kegiatan ilegal. “Penyelundupan orang yang jelasnya ilegal banyak melalui batas laut yang terbuka” ungkapnya.

Ada beberapa faktor yang menjadikan orang bertindak ilegal, melakukan perdagangan dan penyelundupan manusia. Diantaranya, karena faktor ekonomi, politik, bahkan juga faktor keamanan.

Dijelaskan, Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut hukum nasional juga international, melihat dan menilai, bahwa pengungsi harus diberlakukan secara manusiawi karena mereka juga memiliki hak asasi yang perlu dilindungi. Pun juga aparat terkait harus mampu mengimplementasikan tentang undang-undang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Berkaitan dengan forum diskusi masyarakat yang digelar, menurut wabup, dimaksudkan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia serta isu lainnya terkait kebijakan keimigrasian. Kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum akibat keterlibatan pada kasus perdagangan atau penyelundupan orang, serta untuk meningkatkan koordinasi dengan unsur pemerintah setempat.

“Semoga forum ini menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan menambah pengalaman serta pengetahuan,” imbuh Wabup. (Mutia, Red. Indra GM)

No Response

Comments are closed.