Jember Kota Pandhalungan

Menpan RB Yuddy Chrisnandi Kunjungi Jember

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi berkunjung ke Kabupaten Jember, Jumat (24/6) malam hingga Sabtu (25/6) dini hari.

Persinggahan pertama Yuddy di Jember yakni di Mapolres Jember. Disana, Yuddy disambut oleh jajaran Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkompinda) Jember.

Kemudian, Yuddy melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren milik KH. Umar Khotib di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Kegiatan Menpan RB di Jember kala itu baru usai sekitar jam 00.30 WIB dini hari.

Sebelum meninggalkan Ponpes, Yuddy menjawab pertanyaan wartawan mengenai rasionalisasi Progresif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diterapkan pada tahun 2017 mendatang.

Dia memberikan gambaran garis besar untuk menilai standar kemampuan PNS. Menurut Yuddy, terdapat empat kuadran untuk menilai standar kemampuan dan kinerja PNS sebelum menerapkan kebijakan rasionalisasi jumlah PNS di Indonesia.

“Pertama, PNS yang produktif dan berkompeten di bidangnya, maka PNS kategori ini akan dipertahankan oleh pemerintah,” kata Yuddy di sela kunjungannya di Kabupaten Jember, Sabtu (25/6) dini hari.

Kedua, lanjut Yuddy, yakni PNS yang tidak produktif namun berkompeten. Yuddy menilai bahwa PNS kategori ini perlu untuk mendapatkan kebijakan mutasi atau rotasi di posisi yang baru.

“Ketiga, PNS yang produktif namun tidak berkompeten, maka Pemerintah akan melakukan pelatihan dan pengembangan administrasi negara pada PNS yang bersangkutan,” sebutnya.

Sedangkan yang terakhir yaitu PNS yang tidak produktif dan tidak berkompeten. Seperti tidak pernah masuk kerja, disiplin rendah, banyak melakukan pelanggaran, pelayanan publik jelek dan tidak punya kemampuan profesional.

“Nah, (PNS) ini tidak mungkin kita pertahankan dan akan terkena kebijakan rasionalisasi progresif. Namun sejauh ini, pemerintah masih melakukan pematangan kebijakan dan proses sosialisasi. Penerapannya baru akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Yuddy, kebijakan tersebut masih akan menyesuaikan keuangan Negara.

Apabila kondisi finansial hanya mampu memenuhi sebagian dari jumlah PNS yang terevaluasi, maka pemerintah tidak akan memaksakan untuk sepenuhnya melakukan rasionalisasi.

“Mengenai pesangon, itu sedang kita hitung. Jumlahnya akan menyesuaikan dengan keuangan Negara. Kalau kita menginginkan sebanyak 1 juta PNS yang dirasionalisasi selama 3 tahun, berarti setiap tahun ada sekitar 333.000 PNS yang terkena kebijakan rasionalisasi progresif ini,” terang Yuddy.

“Nanti itu akan kita hitung untuk besaran pesangonnya. Pemerintah punya uang gak? Kalau misal uangnya gak cukup, maka kita turunkan. Bisa jadi 200.000 atau 100.000 PNS saja,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan bahwa saat ini Pemerintah masih melakukan pematangan kebijakan dan proses sosialisasi. Penerapan kebijakan tersebut baru akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang.

“Selain itu, saat ini sedang berlangsung moratorium dan rasionalisasi alamiah. Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, maka rekrutmen PNS maksimal sebanyak 50 persen dari PNS yang keluar (Pensiun),” papar Yuddy.

Yuddy mencontohkan, apabila pada instansi pemerintahan tercatat sebanyak 500 PNS yang pensiun, maka penggantinya tidak boleh melebihi 250 PNS.

“Itu pun diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Kita sedang menyusun standar produktifitas dan kompetensinya,” ulasnya. (*f1)

No Response

Leave a reply "Menpan RB Yuddy Chrisnandi Kunjungi Jember"