Jember Kota Pandhalungan

Pemkab Perhatikan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Perlunya realisasi belanja yang fokus pada peningkatan pelayanan dasar dengan mengedepankan pemenuhan kepentingan masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqiet Arif dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Rabu (9/11/2016), dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap P-APBD t.a. 2016.

“Hal tersebut sejalan dengan alur dan mekanisme proses perencanaan dan penganggaran yang saat ini sedang kita kembangkan dan perbaiki,” Terang Kyai Muqiet.

Dijelaskan oleh Wabup, alur dan mekanisme tersebut yakni membangun suatu sistem penganggaran yang memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan.

Dengan demikian, lanjut Wabup, maka akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.  Lebih jauh dijelaskan, dalam setiap kesempatan selalu ditekankan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Jember agar kerja keras dan sunguh-sungguh dalam menyusun perencanaan dan penganggaran serta penata-usahaan keuangan.

Kerja keras dan kesungguhan tersebut tidak semata-mata untuk mendapatkan penilaian baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). “Namun lebih dari itu, harus kita jadikan sebagai budaya kesungguhan dan sebagai suatu kebiasaan yang melembaga,” ujar Wabup.

Hal tersebut, lanjut Wabup, pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu juga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Jember.

Tetapkan Kebijakan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan kebijakan di bidang infrastruktur untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 .

“Pertama, melaksanakan perencanaan teknis terkait program dan kegiatan pembangunan infrastruktur sejalan dengan proses pembahasan P-APBD,” jelas Wabup.

Kedua, mempercepat proses pengadaan penyediaan jasa dari 30 ari kalender menjadi 14 hari kalender. Ketiga, mengoordinasikan kebutuhan akan material dengan seluru pemasok material, baik yang ada di wilaya Kabupaten Jember maupun di sekitar wilayah Kabupaten Jember, sehingga ketika pelaksanaan konstruksi dapat berjalan lancer.

Keempat, melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluru tahapan program dan kegiatan di bidang infrastruktur secara lebih intensif, dengan harapan kendala yang terjadi di lapangan dapat diminimalisir atau dihindari sebisa mungkin.

PJU Dianggarkan 2017

Gagalnya pelaksanaan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada tahun anggaran 2016 disebabkan waktu yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan proyek. Dan selanjutnya akan dianggarkan untuk tahun 2017.

“Pada prinsipnya, pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh kelompok kerja ULP telah mempedomani Perpres nomor 54 tahun 2010 berikut perubahannya,” Ungkapnya.

Perpres tersebut tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Dalam proses selanjutnya, pejabat pembuat komitmen berpendapat lain.

Berdasar pasal 83 Perpres itu, Pengguna Anggaran mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tidak mungkin bisa diselesaikan sampai akhir tahun anggaran, maka hasil pelelangan dibatalkan. “Dan akan direncanakan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2017,” tuturnya.

Standarisasi Biaya Pendidikan

Sementara itu berkaitan dengan biaya pendidikan di Kabupaten Jember, Pemkab menggunakan Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 untuk menghitung besaran biaya pendidikan.

Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya Operasional Non Personalia untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, dan Sekolah Luar Biasa. Sedang Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Mengacu pada aturan tersebut, dihitung sesuai kondisi Kabupaten Jember, dengan mempertimbangkan minimal jumlah siswa setiap kelas pada setiap jenjang pendidikan,” papar Wabup.

Dasar perhitungan itu disampaikan Wabup, Rabu (9/11/2016), untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Jember.

Perhitungan yang didapat yakni biaya untuk jenjang SD/MI sebesar Rp. 1,25 juta. SMP/MTs sekitar Rp. 1,5 juta. Sedangkan SMA/MA sekitar Rp. 3 juta. Dan SMK Mencapai Rp. 3,75 juta. Besaran biaya ini dihitung per tahun per siswa. (*F2)

No Response

Leave a reply "Pemkab Perhatikan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur"