Jember Kota Pandhalungan

Pemkab Tanggapi Positif Pandangan Umum Fraksi

Pemkab Jember melalui Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR., dan Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, menegaskan bahwa Pemkab Jember menanggapi positif semua pemandangan umum fraksi-fraksi atas Penyampaian Nota Pengantar Raperda LPP APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2015. Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) saat membacakan tanggapan Pemkab pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan acara Penyampaian Jawaban Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Jember terhadap Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang LPP APBD Kab. Jember TA. 2015 Senin (1/8/2016).

Wabup menyampaikan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Jember yang di jadikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember atau LKPD telah selesai di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Jawaban dan tanggapan sebagai berikut melengkapi saran partai gerindra tentang pembangunan jalur lintas selatan atau JLS Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pekerjaan Umum Binamarga berkomitmen untuk secara serius melaksanakan dan mengawal pembangunan jalur lintas selatan hingga tuntas.” Tuturnya.

Dengan pembangunan jalur lintas selatan ini diharapkan akan membuka akses bagi masyarakat desa dan pesisir yang berdampak pada peningkatan perputaran uang wilayah selatan serta akan menarik bagi kalangan investor yg ingin berinvestasi di Kabupaten Jember.

Sedangkan menanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tentang pendapatan asli daerah harus di tingkatkan, memang pendapatan asli daerah pada kurun waktu lima tahun berpeluang untuk bisa di tingkatkan yaitu melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah yang di laksanakan antara lain membuka potensi destinasi wisata baru dengan pihak ketiga atau aset milik pemerintah untuk menjadi aset pemerintah melalui kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.

Pemanfaatan yang harus diarahkan kepada anggaran belanja yang manfaatnya dapat di nikmati langsung oleh masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan bagi perekonomian adanya pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran serta peningkatan indek pembangunan manusia dapat terus di tingkatkan kualitasnya di Kabupaten Jember. “Secara detail pembahasan belanja daerah untuk hal tersebut termasuk yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang disarankan oleh Fraksi PKS saat ini sedang kami rancang untuk kemudian di bahas bersama dengan DPRD dalam rangkaian pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2016.” Tutur Wabup kembali.

Menjawab pandangan bahwa pembahasan LPPL APBD hanya rutinitas karena penyajiannya di pandang tidak memuat penjelasan tentang input, output, imtek maupun benefit Wabup menegaskan kurang sependapat. Pasalnya semua sudah jelas tertuang dan terukur sesuai dengan yang ada dalam laporan keuangan daerah.

Sementara berkaitan dengan kurang optimalnya serapan anggaran SKPD tentunya banyak aspek yang menjadi penyebabnya. “Tidak tercapainya target belanja pada masing-masing SKPD memang tidak sama penyebabnya tergantung permasalahan yang di hadapi pada masing-masing SKPD, saya sepakat bahwa ini harus menjadi perhatian kita bersama karena APBD sebagai instrumen kristal daerah harus mampu di optimalkan penyerapannya hal yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, jawaban ini juga untuk menjawab pertanyaan dari fraksi partai Nasdem.” Imbuhnya.

Terkait saran dan masukan dari Fraksi Golkar dan fraksi-fraksi lain. Ada hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana saat ini kita segera menyusun rencana aksi dan pelaksanaan tindak lanjutnya. Sedangkan Fraksi Hanura Demokrat terkait pencapaian dengan sesi pendapatan anggaran 2015 adalah sebesar 3.117 triliun rupiah atau 97.17% sedang untuk pendapatan aski daerah sebesar 461.882 miliar rupiah atau 90.84% dari pendapatan asli daerah.
“Saya sepakat terhadap pandangan fraksi Hanura Demokrat untuk di lakukan optimalisasi pendapatan asli daerah secara umum khususnya distribusi.” Tegasnya.

Menjawab dari Fraksi PDI Perjuangan pada tahun anggaran 2015 Dinas Pertanian mendapat tambahan bantuan anggaran dia atas sebesar 29.311 miliar rupiah dimana tambahan tersebut bisa di laksanakan melalui perubahan APBD tahun anggaran 2015 sehingga pelaksanaanya hanya sampai dengan perencanaan desain dan gambar sedangkan kegiatan bangunan belum di laksanakan karena kendala terbatasnya waktu.

Menjawab pertanyaan tentang yang berkaitan dengan pencabutan raperda tentang pajak retribusi daerah bahwa dalam peraturan daerah kementrian dalam negeri bukan berdasarkan surat keputusan atau SK melainkan peraturan mentri dalam negeri. “Memperhatikan hal tersebut kami telah berkomunikasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Peraturan Daerah sampai saat ini masih tetap berlaku.” Jelas Wabup.
Di sisi lain menjawab pertanyaan tentang aset Pemerintah Kabupaten Jember, utamanya yang di gunakan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan dan objek wisata di Kabupaten Jember ini sedang dilakukan inventarisasi tentang perolehan hak atas tanah tersebut di karenakan sebagian besar dari tanah yang di tempati gedung sekolah dan puskesmas adalah tanah khas desa dan tanah milik perseorangan sehingga untuk penertiban hak oleh kantor Pertahanan masih membutuhkan proses lebih lanjut.

Sementara itu, menanggapi saran pembangunan infrastruktur jalan, Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Jember sebagai SKPD teknis Pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur jaringan jalan daerah telah melaksanakan perencanaan secara mendetail. (Mutia, Izza)

No Response

Leave a reply "Pemkab Tanggapi Positif Pandangan Umum Fraksi"