Jember Kota Pandhalungan

Pendidikan, Tanggung Jawab Pemerintah Tanpa Memungut Biaya

Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR., menyatakan pendidikan gratis telah masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2016 – 2021, dan telah memiliki dasar hukum.

“Pendidikan gratis ini telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada,” jelas Bupati Faida dalam Rapat Paripurna DPRD Jember tentang Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi di DPRD Jember, Rabu (20/7).

Peraturan itu diantaranya Peraturan Pemrintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pasal 58 H ayat 1 dan ayat 2, ditegaskan pemerintah atau pemerintah daerah menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan sesuai kemampuan.

Sedangkan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar telah diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan tersebut menegaskan satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

“dari berbagai peraturan itu, sangat jelas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terselenggaranya pendidikan 12 tahun atau sampai jenjang pendidikan menengah tanpa memungut biaya,” jelasnya.

Atas dasar tanggung jawab amanah undang-undang itu, maka ada pergeseran yang semula biaya penyelenggaraan pendidikan sebagian ditanggung peserta didik dan orang tua siswa, nantinya bergeser menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

“Dengan demikian, anggaran pendidikan gratis tidak hanya bersumber dari APBD kabupaten, tapi juga dari APBN dan APBD propinsi,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan Bupati, penyusunan konsep penyelenggaraan pendidikan gratis telah melalui diskusi atau pembahasan dengan berbagai elemen, dengan menghadirkan staf ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah dan komite sekolah, lembaga pendidikan di bawah lingkup Kementerian Agama.

“Dan secara personal melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi. Sehingga, konsep penyelenggaraan pendidikan gratis dan mekanisme peran serta masyarakat telah dilakukan analisis dengan menimbang berbagai aspek,” ujarnya.

Dan saat ini, lanjut Bupati, regulasi yang mendasari telah disiapkan, sehingga diharapkan nantinya program pendidikan gratis bisa mengurangi kesenjangan pendidikan antar masyarakat kaya dan miskin, kesenjangan atar wilayah kota dan desa meningkatkan angkat melanjutkan, dan menekan angka DO (drop out). [*f2, Foto Mutia, Izza]

No Response

Leave a reply "Pendidikan, Tanggung Jawab Pemerintah Tanpa Memungut Biaya"