Penegakan HAM Butuh Sinergitas Semua Pihak

Menindaklanjuti kegiatan Training of Trainers (TOT) pada tahun 2016 lalu, Komnas Hak Azasi Manusia (HAM), kembali melaksanakan serupa tahun ini. TOT tahap II tentang Kabupaten/Kota HAM ini, diperuntukkan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat sipil Kabupaten Jember.

“TOT II ini merupakan kelanjutan dari TOT sebelumnya. Ini lebih ditujukan untuk menciptakan fasilitator baru guna memperkuat pengetahuan HAM dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan kerja sosial juga politik di daerah masing-masing,” jelas Muhammad Nur Khoiron, Wakil Ketua Komnas HAM, dalam acara pembukaan TOT Kabupaten/Kota HAM Tahap II di Green Hill Hotel Jember, (Selasa,10/10/2017).

Menurut Khoiron, pada dasarnya HAM tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mewakili negara, namun juga berlaku bagi masyarakat. Karena itu, dengan mewujudkan kota yang ramah HAM, diharapkan, kedepan terdapat komitmen dan inisiatif berbagai macam program yang memiliki semangat kota ramah HAM.

“Bagaimana menjadikan kota sebagai suatu ruang untuk memenuhi hak asasi warga negara,” tandas Khoiron.

Sementara Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief, yang hadir sekaligus membuka kegiatan TOT II itu, dalam sambutannya mengatakan, bahwa penegakan HAM bukan hanya karena amanah mahkamah konstitusi, tetapi berangkat dari suatu keyakinan, bahwa kehidupan yang harmonis tidak dapat lepas dari saling menghargai hak-hak di dalam kehidupan.”Bagaimana pemerintah menjamin hak politik, hak ekonomi, hak asosia dan hak budaya. Bagaimana pemerintah dapat memberikan pendidikan pelayanan kesehatan juga memberikan jaminan perlindungan dan berkeyakinan.

Masih banyak persoalan HAM yang menurut Wabup, harus dikerjakan secara bersama-sama, seperti hak kesehatan dan pendidikan. “Dalam TOT ini kita harus benar-benar mengeksplore pengetahuan kita, sehingga pada saat nanti akan mensosialisasika. Dimana saja akan bersosialisasi, akan benar paham dan mengerti tentang HAM,” tandasnya.

Sinergitas antara pemerintah, komnas HAM, aparat hukum dan lembaga peradilan merupakan hal yang harus ditempuh bersama guna menegakkan hak asasi manusia. Sinergitas ini merupakan upaya penyelesaian masalah HAM yang pada akhirnya akan mengarahkan semua sektor pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan wabup, bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai apa itu hak asasi manusia. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan, bagaimana menyelaraskan hak asasi manusia dengan paham keagamaan juga tradisi-tradisi.

Harus disadari bersama pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Sebagaimana kegiatan TOT yang terselenggara di Kabupaten Jember.

Wabup juga sangat mendukung penyelenggaraan TOT II oleh Komnas HAM di Kabupaten Jember. Karena dampak positif yang bisa ditimbilkan dari kegiatan ini, yaitu menciptakan kabupaten dan kota yang ramah HAM.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pelanggaran hak akan berkurang jika kesadaran HAM telah menjadi budaya dalam seluruh aspek hidup masyarakat dan Pemerintah. “Personalia boleh berubah, tetapi semangat untuk menegakkan HAM harus terus digaungkan, khususnya di Kabupaten Jember. Sehingga diharapkan, pada saatnya nanti pengetahuan tentang HAM benar-benar tersosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jember.,” harap Wabup Muqit Arief.

Mengakhiri sambutannya,wabup berpesan, dalam pemberian pemahaman atau sosialisasi soal HAM, hendaknya dibedakan antara daerah yang minim pendidikan dengan kawasan yang penghuninya berpendidikan cukup.

” Harus dibedakan, bagaimana bicara di kalangan kampus dengan berbicara HAM di kalangan pedesaan, agar diterima dan tidak terjadi resistensi dalam rangka sosialisasi,”imbuhnya. (Izza, Red: Indra GM)

No Response

Comments are closed.