Jember Kota Pandhalungan

Pengelolaan dan Pendataan Aset Kabupaten Jember

Resume 10 AprilHingga akhir tahun 2013,aset di kabupaten Jember mencapai lebih dari 4 triliyun. Dari tahun ke tahun aset yang ada di kabupaten Jember jumlahnya semakin bertambah. Pengelolaan aset mengacu pada Permendagri no. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis barang milik daerah. Barang milik negara dan barang milik daerah adalah aset-aset yang ada di pemerintah kabupaten Jember. Aset-aset sejumlah 4 triliyun tersebut adalah aset khusus untuk barang milik daerah, untuk kategori barang milik daerah yakni barang yang anggaran pendapatannya bersumber dari APBD dan dari perolehan lain yang sah seperti APBN yang sudah resmi dihibahkan dan hibah-hibah dari instansi atau perorangan yang sudah sah. Menurut government ground tanah negara dibagi menjadi 2 jenis,yakni tanah negara bebas dan tanah negara aset. Tanah negara bebas yakni tanah negara yang sepenuhnya belum ada yang menguasai, sedangkan tanah negara aset yakni tanah-tanah yang sudah tercatat dalam aset pemkab dan sudah masuk neraca. Tidak semua status tanah milik negara adalah milik Pemkab.Aset – aset yang ada di desa adalah aset-aset yang bukan menjadi tanggung jawab Pemkab,sedangkan tanah-tanah yang ada di kelurahan atau biasa dikenal dengan tanah eksbengkok adalah tanah yang menjadi pengelolaan Pemkab. BPKA mempunyai program penyewaan tanah eksbengkok dengan sistem lelang. Tahun ini anggaran untuk sertifikasi aset Pemkab berjumlah hampir 1M.BPKA bekerja sama dengan kantor pertanahan dalam proses sertifikasi aset. Pada tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasi BPKA agar tidak bekerjasama dengan notaris melainkan bekerja sama dengan BPN.Saat ini BPKA berfokus pada aset-aset di dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Banyak tanah-tanah SD dan tanah-tanah puskesmas yang statusnya hibah dari masyarakat. Menurut Permendagri, BPKA adalah selaku pembantu pengelola barang,sedangkan untuk pemeliharan aset adalah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing,yang itu sudah menjadi pencatatan aset di SKPD karena SKPD adalah pengguna barang yang wajib memelihara, merawat dan mengamankan  aset-aset yang ada.

No Response

Comments are closed.