Penghematan Anggaran, Karena Penundaan DAU

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR., menyampaikan saat awal memerintah pada tahun 2016 terdapat regulasi dari pemerintah pusat yang mempengaruhi situasi di daerah dan musti direspon sebagai langkah penyesuaian. Regulasi itu dan diantaranya terkait perangkat daerah serta penundaan sebagian dana alokasi umum (DAU).

“Terkait dengan penundaan DAU tersebut hal yang paling realistis untuk segera dilakukan adalah melakukan penghematan dalam belanja daerah,” ujar Bupati dalam pidato Nota Pengantar LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 di DPRD Jember, Senin (13/03/2017).

Penghematan dilakukan karena Kabupaten Jember serta mayoritas kabupaten/kota lainnya masih mengandalkan dana transfer dari pusat sebagai sumber pendapatannya. Penghematan dilakukan pada belanja-belanja yang bisa ditunda pelaksanaanya, dengan tetap mendahulukan kepentingan masyarakat, program-program prioritas, dan hal-hal lain yang penting dan mendesak. Tentu saja penghematan tersebut berpengaruh terhadap ukuran kuantitatif maupun kualitatif dari kinerja APBD tahun 2016.

Sedangkan terkait dengan perangkat daerah, ada beberapa hal yang perlu menjadi kesepahaman bersama. “Kami menyakini bahwa reformasi birokrasi adalah hal utama dan pertama diutamakan sebelum melangkah ke agenda-agenda penting lainnya,” jelas Bupati.

Reformasi birokrasi tidak hanya dalam konteks hukum kelembagaannya semata. Pemerintah Daerah yang baik adalah pemerintah yang mampu memiliki karakter kepemimpinan yang sensitif dan responsif terhadap dinamika pemerintahan dan lingkungan eksternalnya.

Kondisi ekternal birokrasi itu yakni masyarakat yang semakin kritis dan berani dalam mengajukan tuntutan dan aspirasinya serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah daerah.

Dalam konteks proses reformasi birokrasi, maka semangat perubahan ini menjadi ruh pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, dan perilaku birokrasi itu sendiri.

Refomasi birokrasi diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Dan, dalam skala yang lebih bersar, proses itu ditujukan untuk menciptakan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang sehat dan kondusif, sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat dan pada saat yang sama akan meningkatkan iklim investasi di Kabupaen Jember.

Masih banyak aspek di birokrasi yang perlu diperbaiki disamping tata kelola kelembagaan, yaitu pola pikir dan budaya kerja birokrasi. “Saya berkeyakinan, keterbatasan sarana dan prasarana yang telah ada tidak dapat dijadikan alasan sebagai pembenar tentang masih rendahnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan adalah keharusan, tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegasnya.

Meski disadari bersama, manusia mempunyai kecenderungan konservatif, yang mempertahankan sesuatu meski kurang baik. “Kita semua harus berubah. Meluruskan niat dan kesungguhan kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jember. Ini tantangan bagi kita semua. Ini semua butuh waktu. Semangat yang istiqomah dan kesungguh-sungguhan. Ini semua harus kita mulai, dan saatnya adalah sekarang,” tuturnya.

Bupati menjelaskan, upaya reformasi birokrasi ini hasilnya mungkin tidak langsung bisa dirasakan saat ini. Namun seiring waktu, masyarakat Jember akan menilai pelayan-pelayan mereka di birokrasi mulai berbenah diri. (*F2)

No Response

Leave a reply "Penghematan Anggaran, Karena Penundaan DAU"