Jember Kota Pandhalungan

Peningkatan Disiplin Pegawai

408 views

ilustrasiDisiplin Pegawai yakni kesanggupan PNS untuk melakukan kewajiban-kewajiban seorang PNS dan menghindari larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin pegawai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53tahun 2010 tentang peraturan yang mengatur khusus disiplin pegawai. Total jumlah jam kerja para pegawai yakni berjumlah 37 setengah jam setiap minggunya. Total jam kerja ini di berlakukan untuk semua pegawai. Untuk pegawai yang jam kerja hanya 5 hari,jam kerjanya Senin hingga Kamis dimulai pukul 07.00-15.00 dan Jumat pukul 07.00 hingga 14.30. Sedangkan untuk pegawai ynag mempunyai jam kerja 6 hari,jam kerjanya Senin hingga Kamis dimulai pukul 07.00 -14.00,Jumat pukul 07.00-11.00 dan hari Sabtu dimulai pukul 07.00-12.30. Setiap hari Jumat semua pegawai diwajibkan ikut senam pagi yang dilaksanakan pukul 06.30-07.00.

Ada prosedur-prosedur bagi para pegawai yang akan melakukan tugas diluar lingkup SKPDnya yakni dengan disiapkannya kartu izin pelaksanaan tugas luar. BKD bekerjasama dengan Satpol PP dalam melakukan sidak di tempat-tempat umum. BKD dalam beberapa kali sidak, menemukan beberapa pegawai berada di public area pada jam-jam kerja efektif tanpa adanya keterangan, sebagai tidak lanjutnya BKD mengkomunikasikannya kepada SKPD yang bersangkutan. Para pegawai yang tidak masuk dinas dalam beberapa hari tanpa adanya keterangan maka akan dikenakan sanksi-sanksi tersendiri. Apabila seorang pegawai secara akumulasi dalam satu tahun tidak masuk dinas selama 46 hari tanpa adanya keterangan maka sanksinya akan diberhentikan secara tidak hormat karena kedisiplinan adalah salah satu indikator jenjang karir seorang pegawai. Untuk meningkatkan karir yang lebih tinggi tidak hanya kedisiplinan saja yang perlu ditingkatkan melainkan mutu dari SDMnya juga harus ditingkatkan. Salah satu tugas BKD yakni meningkatkan mutu SDM pegawai melalui diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, BKD bekerjasama dengan seluruh SKPD terutama Dispendik. Sesuai dengan PP no. 53 tahun 2010,pembinaan kepada pegawai adalah menjadi tanggung jawab langsung atasannya masing-masing. Jika ditemukan seorang atasan tidak melakukan pembinaan terhadap pegawai yang membuat kesalahan maka atasan tersebut akan mendapatakan sanksi yang sama dengan pegawai yang melakukan kesalahan tersebut. Jika masyarakat menemukan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai maka wajib untuk melaporkannya kepada BKD,dengan syarat laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

No Response

Comments are closed.