Jember Kota Pandhalungan

Perangi Buta Huruf, Pemkab Lakukan Gropyokan

Pemkab Jember kembali getol dan serius tangani buta aksara. Pasalnya hingga sekarang masih lebih dari 40 ribu orang menyandang buta aksara. Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR., menegaskan bakal menuntaskan buta aksara di Jember, seperti disampaikannya pada sosialisasi “Gropyokan Penuntasan Buta Aksara Kabupaten Jember” yang di hadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Drs. Bambang Hariono, MM, dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bidang Pendidikan dan Penyuluhan, Muhammad Nurkhoiron M.Si dan segenap jajaran SKPD Kabupaten Jember yang bertempat di aula Pb. Sudirman Pemkab Jember, Selasa (18/10/2016).

Metode gropyokan dilakukan untuk memacu percepatan penuntasan buta aksara dan angka buta aksara usia dini yang tersebar di 31 kecamatan. Gropyokan sendiri artinya membasmi secara massal, jadi tehnik yang digunakan untuk menuntaskan angka buta aksara adalah dengan melakukan secara bersama-sama oleh semua pihak terkait di seluruh wilayah kabupaten Jember. “Dimana semua pihak bertanggungjawab turut mesukseskan gerakan ini, dari kepala skpd, camat dan kades di kabupaten jember, bahkan semua masyarakat, hingga ke dusun-dusun.” Tuturnya.

Jika kemarin menggunakan sistim gugur gunung maka sekarang menggunakan sistim gropyokan, dengan kekuatan potensi lokal yang di miliki untuk mencapai hasil yang di harapkan. “Sistem gropyokan merupakan strategi penyelenggaraan program penuntasan buta aksara dengan melibatkan seluruh unsur, potensi dan konponen masyarakat baik secara perorangan maupun secara organisator.” Imbuhnya.

Penyelenggaraan program penuntasan tuna aksara ini secara serentak yang terkoordinasi secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan hingga sampai ke rumah rumah warga buta huruf. Sistim gropyokan juga melibatkan mahasiswa sebagai tutor, motivator juga fasilitator. Dan jika dulu guru yang di rekrut oleh penyelenggara, sekarang semua guru di libatkan sebagai tutor sehingga dapat menuntaskan program ini secara cepat dan baik.

Berkaitan dengan anggaran, untuk tahun 2017 dana bakal di ambilkan 50% dari APBD, 30% dari APBD Provinsi dan 20% dari APBN. Dengan sasaran 9000 orang sesuai dengan data yang sudah masuk sementara, dan masih akan ada perubahan jika ada data yang belum masuk. Dan jika di temukan data baru, maka akan jadi tambahan sasaran bagi Pemkab Jember dan tidak menutup kemungkinan melibatkan swasta dan masyarakat untuk berpatisipasi dalam kegiatan ini termasuk pendanaan.

Terdapat target setelah mereka buta aksara bisa baca tulis ada penyelesaiannya yaitu SD Khusus kemudian yang tidak dapat melanjutkan ke SD di lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang supaya tidak buta huruf kembali dimana prioritas usia dari 15-59 tahun namun jika ada yang yang lebih dari 59 tahun akan tetap di akomodir karena harapan kegiatan ini semua tuntas.

Sementara itu perwakilan dari Komnas HAM, M. Nurkhoirun M.Si memaparkan mengenai HAM dengan pengertian Hak Manusia yang paling asasi yang tidak bisa di intervensi manusia di luar dirinya/kelompok lain dan melekat sejak manusia lahir sampai hak hidupnya di cabut oleh Yang Maha Kuasa. Dimana hak asasi bersifat universal dan semua orang memiliki hak hidup yang sama berupa kesehatan, nondiskriminasi dimana dalam hal ini tidak membedakan tentang suku agama atau apapun. Dimana hak juga punya kewajiban bersfat horisontal maka jika ingin di hormati juga menghormati, vertikal kewajiban warga negara terhadap taat hukum dan bayar pajak.

Terdapat hak sipil dimana harus memberikan kebebasan dan kesetaraan, hak sosial otonomi dan kedaulatan masyarakat adat, hak politik dimana masyarakat turut berpartisipasi. Juga terdapat mengenai HAM pededesaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kwalitas hidup manusia, sama dengannya UU No 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 9 ayat 1 yang isinya setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan termasuk dalam hal ini pendidikan yang layak. (Mutia, Izza)

No Response

Leave a reply "Perangi Buta Huruf, Pemkab Lakukan Gropyokan"