Perlu Kolaborasi Semua Pihak untuk Membumikan Pancasila

Ada dua faktor yang menjadi penyebab semakin jauhnya pemahaman masyarakat, terhadap Pancasila. Pertama, derasnya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia hingga menggeser budaya lokal, dan tidak konsistennya para pemimpin terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara.

Keduanya menurut Prof Dr Bambang Supeno, M.Pd, Dosen FKIP Universitas Jember, telah menjauhkan masyarakat Indonesia dari Pancasila. “Jadi faktornya ada dua. Eksternal, derasnya arus budaya asing, apalagi diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean, Apec, akhirnya menggeser budaya lokal. Internal, tidak banyak pemimpin kita yang konsisten terhadap Pancasila. Terbukti, banyak yang terjerat hukum dalam kasus korupsi. Sehingga masyarakat yang melihat pimpinannya seperti itu, semakin tidak percaya,” ungkap Prof Bambang Supeno, dalam acara Focus Group Discusion (FGD) dengan tema “Reaktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas), Kabupaten Jember, 18/12/2017.

Satu lagi yang juga menjadi penyebab semakin jauhnya Pancasila dari masyarakat, adalah belum adanya kelembagaan turunan dari organisasi Unit Kerja Presiden (UKP) Pembina Ideologi Pancasila (PIP) di tingkat daerah. “Tapi Jember sudah punya, harapan kami kabupaten/kota yang lain juga ada,” terangnya.

Jika dulu ada Badan BP7, sekarang sudah tidak ada, mungkin FPPIP Forum Pengawal Pembina Ideologi Pancasila yang ada di Jember ini bisa mengganti peran dan fungsi BP7. “Baru Jember yang berdiri, ini sudah MoU dengan UKP PIP Yudi Latif,” ungkapnya.

Bambang berharap, kabupaten lain punya forum pengawal ideologi Pancasila, sebagaima di Jember. Karena forum ini setidaknya bisa meneruskan perannya BP7 yang sekarang sudah tidak ada.

Lalu bagaimana cara membumikan Pancasila, agar bisa dipahami masyarakat. Menurut Prof Bambang, caranya dimulai dari jalur pendidikan, media massa (cetak maupun elektronik), ormas-ormas, semua organisasi, baik politik, sosial ekonomi, sosial budaya. “Semua stakeholder harus terlibat,” tegasnya.

Setelah semua terlibat, langkah berikutnya adalah menyamakan persepsi antar organisasi atau lembaga kemasyarakatan. Sehingga ketika harus turun ke bawah, bahasanya sama.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas), Kabupaten Jember, Drs Suprapto, MM, yang ditanya maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan FGD, mengatakan, bahwa kegiatan itu digelar berangkat dari semakin menurunnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Karena itu dengan modal semangat dan kebersamaan, diundanglah para tokoh untuk berdiskusi seputar Pancasila.

“Makanya tema yang kita pilih Reaktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” ungkapnya.

Peserta yang diundanh dan dilibatkan dalam acara ini, menurut Suprapto, adalah tokoh-tokoh pergerakan dan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedang pematerinya adalah tokoh yang memang sudah dikenal memiliki kompetensi untuk bicara soal Pancasila.

“Ada Profesor Bambang Supeno, ada juga mantan anggota DPR RI, Pak I Made Dangin,” tandasnya.

Kehadiran para pegiat LSM dan tokoh pergerakan dalam acara ini, ternyata cukup menjadikan suasana diskusi menjadi hidup. Secara bergantian peserta diskusi memberikan pendapat bahkan juga masukan, terkait menurunnya pemahaman masyarakat, utamanya generasi muda terhadap Pancasila.

Suprapto sendiri sebagai Kepala Bakesbangpol Linmas, dalam sambutannya, lebih menyoroti tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1997/1998. Diceritakan, akibat adanya krisis moneter yang kemudian berlarut-larut menjadi krisis multi demensional, menjadikan sendi-sendi kehidupan bangsa menjadi rapuh.

Dampak dari adanya reformasi ini, menjadikan beberapa hal yang sebenarnya layak untuk dipertahankan. Misalnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pasca reformasi tidak ada.

Begitu juga dengan Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4), yang pada masa orde baru menjadi media untuk membumikan Pancasila, pada masa reformasi tidak diberlakukan lagi. Dan parahnya lagi, pelajaran sejarah yang memperkenalkan kepada anak didik bagaimana proses berdirinya negara Indonesia, tidak lagi diajarkan.

Salah satu yang menyebabkan menurunnya nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda atau pelajar, karena mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa nyaris tidak ada. Bahkan P4 tidak ada. Artinya, Pancasila kalau pun ada, porsinya tidak banyak,” tambahnya. (Indra GM)

No Response

Comments are closed.