Jember Kota Pandhalungan

Polemik Tambak Puger, Wabup :”Pemkab Akan Kaji dan Ambil Solusi Terbaik”

Wakil Bupati Jember, Drs. KH. Abdul Muqiet Arif menyatakan pemerintah akan mencarikan solusi terkait pembangunan tambak udang Vaname di Pesisir Pantai Pancer, Kecamatan Puger. Langkah ini menyusul keputusan penundaan pembangunan yang diambil dalam forum mediasi di Pendapa Kecamatan Puger, Jum’at (16/9/2016).

Mediasi dilakukan terkait protes warga terhadap pembangunan tambak udang oleh PT. Pendawa Lima Sejahtera Bersama (PT. PLSB). Hadir dalam mediasi itu, sejumlah SKPD terkait, warga, serta pihak perusahaan.

Forum mediasi digelar berawal dari protes warga dan nelayan terkait dilanjutkannya pembangunan tambak itu. Sebelumnya, Pemerintah Kecamatan Puger telah mengeluarkan surat penghentian sementara pengerjaan pembangunan hingga ada keputusan lebih lanjut dari Pemkab Jember.

“Ini perlu kajian hukum, sehingga ketika dihentikan ataupun diteruskan pembangunannya, tidak melanggar hukum,” ujar Wabup kepada sejumlah wartawan usai mediasi. Wabup menegaskan, pemerintah masih akan mencarikan solusi terbaik yang bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan.

Terkait pelanggaran yang ada, Wabup menyatakan akan memanggil pihak investor. “Kita akan memanggil investor tambak untuk membicarakan kembali perizinannya dengan instansi terkait, seperti Disperikel, Kantor Lingkungan Hidup, serta Badan Pertanahan Nasional,” tegas Wabup.

Seorang warga, Susi Famalia, mengatakan, warga menolak pembangunan tambak itu karena lokasinya berada di sempadan pantai. “Itu jelas merusak lingkungan. Karena selain pasir yang menjadi tanggul ombak dikeruk, pohon pandan yang menjadi penahan gelombang juga dibabat,” katanya.

Kapala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakperikel) Jember, Mahfud Afandi, dalam forum itu menilai perusahaan melanggar dua ketentuan dalam persayaratan izin usaha perikanan.

“Yaitu tentang garis sempadan pantai dan pelarangan penebangan pohon pandan yang menjadi vegetasi pantai,” katanya. Aktifitas pembangunan tak boleh berada di sempadan pantai yakni sepanjang 100 meter dari titik pasang tertinggi.

Dasar yang dipakai yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

“Kami telah meminta staf untuk mengukur garis sempadan pantai bersama perwakilan perusahaan. Setelah diukur ternyata untuk sebelah selatan lokasi tambak tidak sampai 50 meter dari titik pasang tertinggi,” ujarnya.

Mahfud juga menyoroti mengenai izin usaha perikanan yang telah dia keluarkan. Karena menurutnya, luas wilayahnya hanya 5 hektar. Namun dalam implementasinya pihak perusahaan membangun di area seluas 9,5 hektar.

Pelaksana Lapangan PT PLSB Muhamad Isyak Junaidi mengatakan, akan menghentikan sementara aktifitas pembangunan tambak. Keputusan itu juga untuk menghindari terjadinya konflik horizontal antar-warga.

“Untuk sementara akan kami hentikan, sembari menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh pimpinan kami,” ucapnya.

Muhamad Isyak Junaidi mengatakan, dilanjutkannya pembangunan tambak tersebut karena perusahaannya menilai surat penghentian sementara yang dilayangkan oleh Camat Puger tak memiliki kekuatan hukum.

“Sebab kami telah mengantongi izin dari Bupati Jember. Sehingga kami menilai surat penghentian sementara yang dikirim oleh camat tersebut lemah, karena secara struktural berada di bawah Bupati,” ujarnya

Terkait luasan tambak, Muhamad Isyak Junaidi mengakui luasan izin usaha perikanan memang 5 hektar. Namun izin lokasi pembangunan area tambak sesuai rekomendasi Badan Pertanahan Negara seluas 9,7 hektar. “Tapi yang kami manfaatkan seluas 9,5 hektar dari 9,7 hektar sesuai izin lokasi tersebut,’ paparnya.

Isyak akan melaporkan ke pimpinannya terkait dua pelanggaran yang disampaikan Disnakperikel. “Karena saya tak bisa mengambil keputusan. Semua akan saya laporkan ke pimpinan,” ujarnya. (*F2)

No Response

Leave a reply "Polemik Tambak Puger, Wabup :”Pemkab Akan Kaji dan Ambil Solusi Terbaik”"