Jember Kota Pandhalungan

Rapat Paripurna Bupati Jember dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2014

20150609_130940

Penyampaian raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 dan laporan perubahan APBD 2015, rapat yang berlangsung di gedung dprd jember pada selasa (9/6). Rapat ini di pimpin oleh ketua dprd jember dan di hadiri oleh bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah, forum musyawarah kabupaten jember, tim penggerak PKK kabupaten jember, pejabat eselon II, III, IVdan 43 dari 49 anggota dewan dprd kabupaten jember
Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni memberikan apresiasi kepada bupati jember karena kabupaten jember memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat atas pengendalian inflasi daerah untuk kali ke-2. “ kaitan hal tersebut kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bupati jember dan tim pengendali inflasi daerah atas prestasi yang di perolehnya, kaitan dengan ini semoga menjadi motivasi dan semangat untuk pengabdian dalam upaya mempertahankan penghargaan tersebut.”
Selanjutnya, thoif zamroni menegaskan bahwa pembahasan penyampaian raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 dan laporan perubahan APBD 2015 ini harus dipertanggung jawabkan sesuai undang undang no 17 th 2003 pasal 3 ayat 1 di tegaskan bahwa dalam pengelolaan penganggaran keuangan negara harus dilaksanakan dengan secara tertib taat peraturan perundang undangan efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Dalam acara ini bupati jember MZA Djalal menyampaikan kepada peserta rapat paripurna, bahwa kabupaten jember memperoleh TPID award untuk kali ke-2 yaitu penghargaan untuk menekan inflasinya paling rendah se-pulau jawa. Penghargaan ini di bagi menjadi 3 zona yaitu zona sumatra, jawa dan kawasan indonesia timur
Pada pelaksanaan rapat paripurna ini MZA Djalal menyampaikan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten jember tahun 2014.”Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pengeluaran daerah pemerintah daerah setiap tahun mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini diatur undang-undang no 17 th 2003 tentang keuangan negara pasal 31, undang-undang no 33 th 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 81 dan peraturan pemerintah no 58 th 2005 tentang pengelolaan daerah pasal 101” ujarnya.
“Dari anggaran pendapatan daerah 2014 RAPBD Rp. 2,836 T dapat di realisasikan Rp. 2,797 T rupiah 98.64% pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp. 54,157 M terealisasikan Rp. 440,462 M atau 87.37% sementara bersumber dari dana perimbangan dianggarkan Rp. 1,749 T terealisasikan Rp. 1,746 T atau 99.87% sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari anggaran Rp. 582,814 M terliasir Rp. 610.159 M atau 104,69% pada sisi belanja dari total anggaran Rp. 3,138 T dapat di real Rp. 2,695 T atau 85.89% antara lain untuk belanja tidak langsung di anggarkan Rp. 1,757 T terealisasi Rp 1.59 T atau 90.74% belanja langsung dianggarkan Rp. 1,38 T terserap Rp. 1,1 T atau 79.71%” ujar MZA Djalal.
Perubahan APBD 2015 sebagai antisipasi terhadap kemungkinan revisi, pergeseran, alokasi, Pengurangan tambahan atau kenaikan anggaran merupakan langkah-langkah konsistensi pemerintah terhadap sektor Pendidikan kesehatan pertanian infrastruktur pedesaan dan penguatan ekonomi masyarakat serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa .
Dalam sisi pendapatan selama setahun anggaran berjalan kenaikan sebesar Rp. 171,46 M dari nilai Rp. 3,033 T sehingga menjadi Rp. 3,204 T kenaikan tersebut berasal dari dana perimbangan yang naik sebesar Rp. 88,387 M dan lain pendapatan yg sah yg naik Rp. 84.729 M, dari sisi belanja terhadap nilai anggaran Rp.478,29 M dari anggaran Rp. 3,129 T menjadi Rp. 3.608 T berdasaran kelompok belanja meningkat Rp. 224,421 M dan langsung Rp. 253.868 M.
Dalam wawancara MZA Djalal menjawab sektor yang sulit ditangani,yaitu pendidikan dengan murid yang banyak dan jumlah institusi SD, SMP dan SMA atau SMK yang negeri perubahan aset bisa sebulan sekali sehingga dibutuhkan kepiawaian apalagi Sektor kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas lebih rumit contoh obat bukan dalam hitungan bulan, mingguan tapi jam.(*)

No Response

Comments are closed.