Raperda Prakarsa Diharapkan Berdampak Positif Bagi Masyarakat

Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR., memberikan apresiasi positif terhadap maksud, tujuan, dan urgensitas pembentukan Raperda Prakarsa /Inisiatif DPRD. Karena didalamnya terdapat nilai luhur yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Jember.

“Adapun tujuh raperda tersebut diharapkan menjadi stimulan yang dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Jember. Baik pembangunan secara spiritual dan pembangunan secara fisik, serta memdukung program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ucap Bupati Faida, dalam acara Rapat Paripurna II di Gedung DPRD Kabupaten Jember, (26/09/2017).

Pada rapat paripurna ke dua, Penyampaian Pendapat Bupati Jember terhadap 7 Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS P-APBD tahun 2017 oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Jember di DPRD Kabupaten Jember itu, disampaikan juga tujuh raperda prakarsa/inisiatif DPRD Jember. Itu meliputi antara lain, raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Raperda ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan untuk menjadikan kawasan pertanian menjadi lebih mandiri, berdaulat, selain juga dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.

Selanjutnya raperda tentang pengendalian peredaran minuman keras, klasifikasi jenis minuman beralkohol yang dilarang dan dibatasi di Kabupaten Jember. Raperda ini sangat dibutuhkan, mengingat Kabupaten Jember daerah religius yang diperlukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran penyedia minuman keras yang tidak memenuhi syarat atau ilegal.

Berikutnya raperda tentang kawasan perumahan dan permukiman. Ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman yang kumuh. Selain juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen yang membeli di kawasan Kabupaten Jember.

Yang ke-empat adalah raperda tentang penempatan, perlindungan tenaga kerja Kabupaten Jember. Ini untuk memberikan perlindungan kepada TKI terhadap adanya kekerasan, penyiksaan, dari sejak menjadi calon TKI sampai menjadi TKI mancanegara dan pulang kembali ke Kabupaten Jember.

Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, yang didorong dari adanya persoalan yang menjadi pemicu perselisihan antara industrial, sebagai akibat ketidakharmonisan hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan. “Pemkab Jember mendukung adanya perlindungan tenaga kerja lokal ini terhadap banyaknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia,” tegas bupati.

Raperda selanjutnya, yakni tentang pendidikan baca tulis Al-qur’an. Dengan raperda ini, diharapkan dapat membentuk kualitas manusia yang berahlak dan berwawasan Al-qur’an. Untuk masalah ini, Pemkab Jember sangat sependapat dengan keinginan untuk memajukan dan membebaskan anak didik di Kabupaten Jember dari buta aksara Al-qur’an.

Yang terakhir, yakni raperda tentang zakat, infaq, dan sedekah. Diharapkan, ini dapat menjadi potensi dana pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Di Kabupaten Jember belum dikelola secara optimal, sehingga perlu diatur pengoptimalannya.,” imbuh Bupati. (*Brt, Mutia)

No Response

Comments are closed.