Jember Kota Pandhalungan

Strategi Dan Sinergi Memanfaatkan Momentum Akselerasi

Perlu strategi dan sinergi pemangku kepentingan dalam memprioritaskan penyerapan dan kualitas penyerapan anggaran dalam sisa waktu tahun ini. Perubahan APBD menjadi momentum akselerasi peningkatan realisasi belanja daerah.

“Terbatasnya waktu, bukan menjadi penghambat untuk melaksanakan anggaran dengan maksimal. Tetapi menjadi semangat bersama untuk lebih bekerja keras dan bekerja cerdas memberikan yang terbaik untuk pembangunan daerah melalui sinergi dan kebersamaan,” Terang Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqiet Arif dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Rabu (9/11/2016), untuk menjawab pertanyaan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jember terkait rendahnya penyerapan anggaran serta terbatasnya waktu penyerapan anggaran tahun 2016.

Wabup menjelaskan, data pada Kementerian Keuangan mencatat serapan APBD Kabupaten Jember pada semester pertama 2016 sebesar 30 persen. Kondisi ini lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang sebesar 26 persen. Juga di atas rata-rata nasional yang sebesar 29 persen.

Bahkan sebelum terjadi penundaan alokasi DAU oleh Kementerian Keuangan, realisasi belanja daerah telah mencapai 45 persen.

Penundaan DAU membuat SKPD menyesuaikan anggaran belanja kegiatan untuk menjaga likuiditas keuangan daerah. Anggaran belanja kegiatan itu kemudian ditampung di perubahan APBD 2016. SKPD-pun kembali harus menyesuaikan kegiatan dan program prioritas berdasar RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021. Kembali anggaran penyesuaian ini ditampung di P-APBD 2016.

“Dengan demikian, agenda P-APBD ini sekaligus juga bermakna sebagai momentum untuk akselerasi peningkatan realisasi belanja daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitaif,” jelasnya.

Guru Ngaji, Aturan Berubah dan Butuh Data Valid

Sementara itu menyikapi banyak pertanyaan soal insentif guru ngaji, Wabup menegaskan bahwa semua itu hanya karena adanya perubahan peraturan dan ketersediaan data valid, sehingga menjadi penyebab terlambatnya pencairan insentif guru ngaji. Diharapkan bantuan tepat ke guru ngaji sesuai kreteria.

Wabup menjelaskan, Permendagri nomor 14 tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 mengharuskan Pemerintah Daerah menyesuaikan dalam penyaluran bantuan sosial bagi guru ngaji.

“Semua aturan di bawahnya harus menyesuaikan,” jelasnya. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jember nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember tertanggal 21 Juni 2016.

“Atas perubahan tersebut, SKPD verifikator harus menyesuaikan dengan aturan yang baru, termasuk pencairan bantuan social guru ngaji,” terangnya lagi.

Di sisi lain, lanjut Wabup, ada laporan masih ada guru ngaji yang belum masuk database. Agar semua guru ngaji yang memenuhi kreteria masuk database, diperlukan usulan dan verifikasi ulang agar diperoleh data yang benar-benar valid.

Untuk mendapatkan data valid, Pemkab telah memerintahkan Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan pendataan sekaligus verifikasi atas data guru ngaji di Kabupaten Jember. “Dan semata-mata ini adalah prinsip kehati-hatian kita untuk tegak lurus menjalankan aturan. Kami menyadari, kita semua sepakat untuk memberikan penghargaan yang layak untuk guru ngaji,” ujar Wabup.

Wabup juga meminta dukungan legislatif agar insentif guru ngaji diberikan tepat kepada semua guru ngaji yang memenuhi kreteria. (*F2)

No Response

Leave a reply "Strategi Dan Sinergi Memanfaatkan Momentum Akselerasi"