Jember Kota Pandhalungan

Tingkatkan Perlindungan Kepada Pekerja Perempuan, LSM dan Pemkab Gelar Workshop

Aula Pemkab Jember – Masih minimnya perlindungan, jaminan ekonomi dan sosial untuk perempuan pekerja rumahan cukup membuat gusar banyak pihak. Faktor belum adanya dukungan legalitas yang kuat kepada seluruh pekerja perempuan rumahan dan perekonomian menjadi masalah riil yang menjadi pemandangan sehari-hari.
Untuk itu, guna mencari solusi permasalahan pekerja rumahan, dilaksanakanlah kegiatan hari ini, Senin (23/05/2016) yang tertuang dalam Workshop dengan tema “Menggalang Kekuatan Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kehidupan Ekonomi yang layak bagi Perempuan Pekerja rumahan di Kabupaten Jember”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. KH. A. Muqit Arief, Kepala Bapekab, Dr. H. Edy Budi Susilo, Msi, Kepala Dinas Sosial, perwakilan dari Dinas Koperasi, DPRD Komisi D, LSM Lapera, Muslimat, Fatayat, SPSI, FKPAK, IPI, KPI, PKK, GMP, PERPANCA, KS GEMINI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, AISYA, TSKS Umbuksari, TSKS Bangsal, TANOKER dan STAPA Senter.

Dalam kesempatan ini Wabup menyampaikan dalam sambutannya terkait dengan pekerja perumahan apa yang menjadi problem ialah kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum kerja. Wabup berharap hasil dari workshop ini dapat bermanfaat bagi perempuan pekerja rumahan.

Selain itu menurut Sesilia Susilo selaku sekjen dari MWPRI (Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia), pekerja rumahan dapat ditemukan di sektor perdagangan, perikanan, produksi, hal ini di karenakan faktor pendidikan, ekonomi sehingga proses penawaran kerja terhadap kaum pekerja langsung diterima tanpa ada pemikiran yang jelas tentang kedepannya.

Upah Belum Layak.

Seperti yang ada di desa Padomasan pekerja yang di upah 7.500/lembar yang sehari bisa menghasilkan 2 lembar saja dengan jam 8-9 dengan produksi yang sangat lama, di Umbulsari meronce tasbih, per 100 tasbih yang hanya di upah 5000. Sekjen dari MWPRI tetsebut berharap agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan oleh pekerja rumahan.

Kemudian pihak Bapekab Dr. H. Edy Budi Susilo, Msi, mendorong atas apa yang di lakukan MWPRI untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi kaum pekerja rumahan dan mengajak para SKPD terkait serta para instansi yang agar memberikan apresiasi bagi hak-hak yang masih belum merata.
“Dengan UMR yang saat ini 1.629.000, terdapat beberapa perusahaan/pengusaha yang menggaji karyawannya dibawah upah minimum kerja. Hal ini membuktikan bahwa Jember masih perlu pemetaan ulang sama dengan apa yang di sampaikan Bupati”. Tuturnya.

Selain itu Bapekab juga menyampaikan terkait dengan hak-hak dasar pekerja rumahan, dimana hak-hak dasar pekerja rumahan sebetulnya juga dilindungi dan diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Yang meliputi antara lain, Hak atas kontrak kerja yang jelas dan tertulis, Hak untuk mendapatkan perlakuan setara dan non-diskriminatif, Hak atas kebebasan berorganisasi dan membuat kesepakatan kerja bersama, Hak atas upah yang layak dan tidak di bawah upah minimum, Hak atas jam kerja yang tidak berlebihan, Hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja,
Hak atas perlindungan dan jaminan sosial.
Usia minimum, maksudnya adalah pemberi kerja harus memastikan bahwa pekerjaan yang diberikan bersifat wajar dan tidak mengharuskan si pekerja rumahan untuk mencari bantuan dari anak-anaknya untuk memenuhi kuota produksi.
Hak-hak dasar tersebut diatur dalam peraturan perundangan sehingga pekerja rumahan juga memiliki hak ketenagakerjaan. (Zikin)

No Response

Leave a reply "Tingkatkan Perlindungan Kepada Pekerja Perempuan, LSM dan Pemkab Gelar Workshop"