Jember Kota Pandhalungan

TPAKD Kabupaten Jember Dikukuhkan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Jember mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Jember di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (21/11/2016). Diharapkan terjadi peningkatan literasi dan inklusi jasa keuangan.

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR., dalam pidatonya mengatakan kebutuhan terhadap akses lembaga keuangan menjadi kebutuhan masyarakat pelosok pinggiran yang belum mencapai taraf kesejahteraan.

“Karena menurut penelitian masyarakat yang terakses dengan lembaga keuangan nyatanya lebih sejahtera dibanding masyarakat yang tidak terakses lembaga keuangan,” ujarnya.

Produk dan layanan jasa lembaga keuangan perlu disosialisasikan oleh tim. Sosialisasi terjadwal kepada masyarakat di desa-desa dibutuhkan untuk membangun kinerja TPAKD pada tahun 2017 nanti.

Bupati menjelaskan, rencananya setiap Selasa dan Kamis Pemkab Jember melakukan sosialisasi. Nantinya Bupati dengan Wakil Bupati bergantian ke desa-desa. Diharapkan setiap sosialisasi bisa mencapai 2-3 desa.

Bukan sekedar sosialisasi terkait produk dan layanan lembaga keuangan, namun Bupati berharap upaya tersebut harus dibarengi dengan tindakan nyata berupa pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Satu produk yang mudah diakses masyarakat bisa disosialisasikan dan diberikan layanan langsung. “Saya mengajak kita mendekat kepada mereka, kebutuhan akses ini bukan hanya kebutuhan mereka tapi kebutuhan kita semua,” tuturnya.

Pelayanan langsung kepada masyarakat saat sosialisasi menjadi salah satu target yang jelas dan terukur. Setiap minggu bisa dipantau pertambahan jumlah masyarakat yang mengakses produk dan layanan jasa keuangan.

Bupati juga melaporkan bahwa OJK, TPAKD, dan Pemkab Jember bersinergi dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan berupa warung berjaringan dan warung kopi berjaringan. “Ini adalah bibit-bibit baru ekonomi kerakyatan,” ungkapnya. Usaha ini perlu pembinaan bersama.

Ditegaskan Bupati, peningkatan masyarakat terhadap akses lembaga keuangan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember. “Saya berharap pembinaan akses keuangan daerah ini bukan hanya pada orang dewasa dan pelaku usaha, anak-anak kita sedini mungkin berakses dengan lembaga keuangan,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono menjelaskan pentingnya tingkat literasi dan inklusi produk dan layanan jasa keuangan.

“Saat ini mulai diperhatikan tingkat literasi dan tingkat inklusi. Tingkat literasi adalah pemahaman produk dan layanan jasa keuangan. Sedang inklusi adalah penggunaannya terhadap produk dan layanan jasa keuangan,” ujarnya.

Dijelaskannya, suatu negara yang masyarakatnya memiliki tingkat literasi tinggi, memiliki tingkat inklusi yang tinggi, kemajuan ekonomiannya pesat sekaligus kesejateraan masyarakatnya baik, tingkat kemiskinannya rendah, dan tingkat perbedaan kaya – miskin kecil.

“Ini menjadi sangat relevan bagi Indonesia untuk juga berperan dalam berlomba-lomba meningkatkan tingkat literasi dan inklusi,” ujarnya. Tingkat inklusi masyarakat Indonesia rendah dibanding negara-negara lain. Pemerintah pun menarget kenaikan pada tahun 2019 menjadi 75 persen dari saat ini berkisar 59 persen.

Melalui program literasi dan inklusi ini, kata Kusumaningtuti, salah satu upaya konkret mempertemukan peran sektor jasa keuangan yang harus meningkatkan akses dan peran pemerintah yang mengetahui di sektor riil kantong-kantong yang perlu mendapatkan prioritas dan mudah memperoleh akses pembiayaan.

Menurut Kusumaningtuti, program seribu warung berjaringan menjadi pilihan yang tepat bagi TPAKD Jember, karena menjadi cermin bertemunya sektor perdaganganm pertanian, kebutuhan masyarakat, serta akses jasa keuangan bakal terjadi. (*F2)

No Response

Leave a reply "TPAKD Kabupaten Jember Dikukuhkan"