Download Logo HUT RI 72

Wabup : Matangkan RPJMD Untuk Pembangunan Lebih Baik

HUT RI 72

Wakil Bupati Jember, Drs. KH. Abdul Muqit Arief menjelaskan, pembahasan RPJMD di DPRD juga menjadi tahap konsultasi dan mendapatkan masukan DPRD atas perubahan RPJMD dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember.

Hal ini diutarakan Wabup saat penyampaian nota pengantar perubahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2016 – 2021 dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Jember, Selasa (18/07/2017).

Wabup dalam paripurna menyampaikan perubahan RPJMD dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen.

Pertama, dalam bab pendahuluan dilakukan penajaman latar belakang, penyebutan alasan dilakukan perubahan, dan melengkapi dasar hukum peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk.

Kedua, dalam bab gambaran umum kondisi daerah ini ditambahkan capaian data kinerja tahun 2016 meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah disesuaikan penggolongan datanya menggunakan urusan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Ketiga, tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah, perubahan dilakukan dengan menambah data realisasi keuangan tahun 2016.

“Baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta memperbaharui kerangka pendanaan karena terjadinya penyesuaian program-program OPD,” jelas Wabup.

Keempat tentang analisis isu-isu strategis, menambahkan upaya mendorong Kabupaten Jember sebagai lokasi sasaran pembangunan kawasan ekonomi khusus bidang kepariwisataan.

Kelima, bab terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran. Perubahan yang dilakukan dengan mengakomodasi perubahan organisasi perangkat daerah penanggung jawab dan OPD yang terlibat bersinergi pada sasaran dan program pembangunan serta pemberian ruang untuk penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Keenam tentang strategi dan arah kebijakan. Perubahan dengan melakukan penajaman strategi dan arah kebijakan lima tahun kedepan.

Ketujuh tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Perubahan yang dilakukan yaitu penajaman program pembangunan daerah terhadap kebutuhan menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Kedelapan tentang indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan. Pada bab ini pemerintah memperbaharui program, indikator, target, dan pagu pendanaan. Serta menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah penanggung jawab bidang urusan atau program perangkat daerah.

Kesembilan, terkait penetapan indikator kinerja daerah. Disini dilakukan penyesuaian indikator kinerja daerah berdasarkan perubahan penghitungan dari BPS dan Bank Indonesia.

Kesepuluh, tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Disini pemerintah hanya melakukan penyesuaian atas beberapa istilah sebagai koreksi redaksional.

Wabup menjelaskan, pembahasan di DPRD juga menjadi tahap konsultasi dan mendapatkan masukan DPRD atas perubahan RPJMD dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember.

“Hasil pembahasan ini diharapkan nantinya akan menghasilkan nota persetujuan bersama Bupati dan DPRD,” kata Wabup.

Persetujuan bersama itu selanjutnya dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Jember. (*f2/Izza

Download Logo HUT RI 72
No Response

Comments are closed.