Jember Kota Pandhalungan

Wujudkan Jember Ramah HAM, Bupati Teken MoU Dengan Komnas HAM

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, tentang pengembangan Jember sebagai Kabupaten ramah HAM, Senin siang (17/10/2016) dihadiri langsung oleh Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat dan Bupati Jember, dr. Faida MMR., Asisten Pemerintahan serta jajaran SKPD kabupaten Jember.

Bupati Faida menyampaikan Jember ini dibangun untuk semua, pembangunan untuk semua tidak akan lepas dari komitmen HAM, untuk itu MOU kali ini sangat diharapkan mengawal dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja pembangunan Pemkab Jember kedepannya. “Kita mempunyai kesempatan yang sangat luas menjangkau Hak asasi setiap manusia dilingkungan kerja tapi dilengahkan, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik,” tuturnya.

Untuk kedepan hal itu tidak boleh terjadi. Seperti sudah dirangkum pada 22 janji kerja, disalah satu janji khusus tersebut bahwa Jember ini harus menjadi kota yang ramah bagi semua, ramah bagi difabel, ramah kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus, ramah kepada ibu dan anak, serta ramah kepada kelompok minoritas. Karena ini adalah kesadaran terhadap pembangunan bagi seluruh manusia perlu ada komitmen pemimpin dan para SKPD terkait hal tersebut, inilah yang perlu dikritisi dikawal agar janji tersebut bisa terimplementasi seluas luasnya.
Bahwa kabupaten ramah HAM yang perlu disosialisasikan tidak hanya kepada para peserta TOT. Bupati inginkan forum untuk kepala SKPD, kepala desa dan camat untuk mendapatkan pengarahan prinsip prinsip tentang HAM dari Tim Komnas HAM ini.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, M.Imdadun Rahmat menyampaikan terimakasih dengan telah diterima dan diselenggarakannya acara siang tadi. Komnas HAM yang adalah lembaga negara yang mendapatkan mandat untuk menjalankan fungsi utama pertama terkait kerja sosialisasi, disminasi, informasi dan pendidikan pelatihan hak asasi manusia terutama pada aparatur negara. Fungsi lain juga untuk melakukan penelitian dan pengkajian khususnya terkait legislasi, ditugaskan mengawal proses pembuatan undang undang.

Komnas HAM juga dimandatkan melakukan pemantauan penyelidikan, datang kelapangan untuk mengumpulkan fakta dokumen keterangan di lapangan untuk dianalisis apakah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan menyusun rekomendasi terkait penegakan hukumnya juga mediasi persoalan persoalan hak asasi manusia. MOU sangat penting bagi Komnas HAM dan penting bagi negeri ini karena HAM menjadi tanggung jawab pemerintah.
Aparatur negara sebagai pemangku kewajiban untuk menegakkan HAM bukan hanya Komnas HAM. Komnas HAM sifatnya membantu, tetapi aparatur negara lah yang memiliki kewajiban memajukan, meninggikan HAM karena itu Komnas HAM perlu untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya dengan mendorong MOU Seperti ini agar Komnas HAM bisa mempunyai jalur langsung untuk kerjasama saling menguatkan dan mendukung.

Dengan ini Jember yang istimewa karena beberapa hal, daerah yang besar di Jawa timur dengan 2,5 juta penduduknya, 31 kecamatan, juga ada festival fashion internasional, Komnas HAM ingin memulai partnership Komnas HAM di Jawa Timur dengan Jember untuk memajukan kota dengan kabupaten ramah HAM dimana pembangunan sebuah daerah didasarkan spirit penghargaan terhadap kemanusiaan dan kepentingan manusia yang harus diutamakan.

Komnas HAM ingin mendorong bagaimana isu-isu persoalan nyata yang dihadapi di Jember bisa diselesaikan secara bersama. Selain hak-hak warga negara juga terkait hak ekonomi sosial budaya tentang gerakan pemberantas buta huruf, hak atas pendidikan adalah aspek yang perlu diutamakan untuk pembangunan, hak atas perumahan, hak atas ketercukupan gizi dan pangan adalah ranah perjuangan menuju kehidupan. (Mutia, Izza)

No Response

Leave a reply "Wujudkan Jember Ramah HAM, Bupati Teken MoU Dengan Komnas HAM"