Jember Kota Pandhalungan

Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkab Gelar Bintek SAKIP

Bimbingan Teknis dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Jember Tahun 2016, pagi tadi, Senin (26/9/2016) di selenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Jember. Pada acara tersebut, di hadiri oleh Plt. Sekda, Drs Bambang Haryono, Ketua Tim Pengembangan SAKIP (Ka. Bappekab Jember), DR. H. Edi Budi Susilo, M.Si.

Disamping itu juga hadir tim asistensi dari Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Setda Prov. Jatim Bapak Dwi Suyantono, SH, MM.

Akuntabilitas kerja merupakan salah satu program yang di laksanakan dalam rangka reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Adanya akuntabilitas yang baik di harapkan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ini Plt. Sekda Jember berharap dengan terlaksananya pelatihan bimtek dapat mendorong para pejabat instansi pemerintah untuk terus berusaha menyempurnakan praktik-praktik tata kelola pemerintahan untuk tercapainya good governance. Dan instansi terkait akan melakukan evaluasi secara kontinyu guna untuk mengetahui sejauhmana kualitas Implementasi SAKIP Kabupayen Jember, dengan tujuan mendorong instansi pemerintah pusat maupun daerah agar konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP-nya agar mewujudkan capaian kinerja yang sesuai dengan RPJMN/RPJMD masing-masing SKPD.

Plt. Sekda juga meminta kepada segenap perencana dan penyusun SAKIB SKPD untuk menyajikan laporan dan data yang akurat terkait dengan segala program serta kegiatan di SKPD masing-masing yang akan memberi pengaruh terhadap hasil evaluasi.

Penjelasan umum tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Setda Prov. Jatim, Dwi Suyantono, SH, MM dimana dengan sasaran reformasi birokrasi yaitu pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah, pemerintahan belum efektif dan efisien, pelayanan publik masih buruk yang akan di reformasi menjadi pemerintahan yang bersih, berakuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang edektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dengan mendorong pelayanan evaluasi di antaranya reformasi birokrasi, zona integritas, akuntabilitas kinerja.

Dan adanya uang yang di kelola harus di pertanggungjawabkan hasil pengeluarannya dengan anggaran yang sudah berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara agar dapat di pertanggungjawabkan hasilnya tidak hanya keuangannya dan tidak hanya outputnya.

Orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari berapa besar dana yang telah dan akan di habiskan menjadi berapa besar kinerja yang di hasilkan dan kinerja tambahan yang di perlukan, agar tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan dapat di capai. Dan telah di usulkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota antara perencana dan penyusun anggaran tidak di samakan agar tidak menyimpang. Segenap jajaran SKPD di berikan arahan beserta sistim kerja yang harus di upayakan sebagai wujud pengembangan kinerja yang lebih baik. (Mutia, Izza)

No Response

Leave a reply "Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkab Gelar Bintek SAKIP"